1.000 Perusahaan Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan

SOLO – Masih ada sekitar 1.000-an perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bahkan, perusahaan juga tidak memberikan data akurat mengenai jumlah karyawan yang sudah ter-cover jaminan ketenagakerjaan maupun yang belum.

Kondisi ini menjadi perhatian serius BPJS maupun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surakarta. Sebagai upaya mendorong perusahaan, DPMPTSP bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan menggelar sosialisasi terkait sistem dan prosedur pengurusan perizinan dan program BPJS kemarin (14/2).

Kepala DPMPTSP Toto Amanto mengungkapkan, sosialisasi diberikan kepada 153 badan usaha yang akan memperpanjang izin usahanya ke DPMPTSP. Ditegaskan Toto, keberadaan jaminan untuk karyawan merupakan salah satu syarat bagi perusahaan yang akan mengurus atau memperpanjang izin usaha.

“Kebanyakan badan usaha tidak memberikan informasi akurat terkait jumlah SDM atau karyawan yang ada dengan yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Toto kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin.

Melihat fakta ini, DPMPTSP berjanji bakal melakukan kroscek data langsung ke perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan. Sebab, keberadaan jaminan ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi seluruh karyawan merupakan hal wajib yang harus dipatuhi tanpa terkecuali.

Lantas, bagaimana dengan usaha yang baru dirintis? Menurut Toto, badan usaha tersebut diberi waktu 1 tahun agar bisa berjalan. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi mengenai perkembangan usaha serta mengajak pemilik usaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Hal ini juga akan berlaku bagi UMKM.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar