Kades Jangan Jadi Tumbal Prona

SRAGEN – Laporan terkait pungutan proyek operasi nasional agraria (prona) hingga menyeret kepala desa ke ranah hukum mendapat respons dari pemkab. Menurutnya banyak faktor arus keluar biaya lebih untuk mengurus ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto mengatakan, meski ada biaya yang ditanggung negara, bukan berarti tanpa biaya lain-lain. ”Selain biaya yang sudah dipastikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada juga biaya yang belum ditanggung, seperti materai, patok, tenaga ukur, angkut patok, dan tenaga angkat patok juga harus dibayar,” tandasnya.

Seperti kasus di Desa Bagor, Kecamatan Miri yang dilaporkan ke polisi. Ada 800 bidang tanah ata 1600 patok. Karena itu tentu ada ongkos angkut yang perlu dipertimbangkan.

”Ada biaya lain. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dianggap semua dibiayai APBN,” tegasnya.

Demikian juga untuk saksi tentu juga perlu biaya. Hal tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang proporsional. Termasuk kepala desa tidak perlu memungut hal yang seharusnya tidak perlu. ”Kalau lihat kemarin, kepala desa yang jadi tumbal. Apa-apa yang disalahkan lurahnya,” tuturnya.

Untuk mengurusi prona tersebut, seharusnya pemohon yang mengurusi sendiri semuanya. Kepala desa tidak perlu cawe-cawe. “Prona memang sangat membantu, namun jangan sampai jadi masalah baru,” ujarnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar