KPK Dalami Peran Ipar Jokowi di Kasus Suap Pajak PT EKP

JawaPos - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Termasuk, mendalami peran Arif Bufi Sulistyo, pengusaha yang diketahui adalah adik ipar Presiden Joko Widodo sebagaimana muncul dalam dakwaan Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

"KPK bekerja membutuhkan waktu dan prudent, sehingga untuk pengembangan perkara masih perlu dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (17/2).

Menurut Febri, KPK akan terus mencermati sidang Rajamohanan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebab, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan bahwa Arif turut membantu terdakwa Rajamohanan untuk mengurus penghapusan pajak PT EKP.

‎"Tentu saja kami akan buktikan di persidangan. Uraian peristiwa akan kita uraikan satu persatu," ujar Febri.

Dalam perkara ini, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada Pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno sebesar Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia‎. Dari jumlah itu, sebagian uang akan diberikan kepada ‎Kakanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv‎. Namun ketika baru terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar, Handang dan Rajamohanan ditangkap KPK.

Selain itu, muncul ‎pula nama Arif Budi Sulistyo‎ dan Dijen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi yang disebutkan ikut membantu kongkalikong Rajamohanan dengan Handang.

Febri pun membenarkan penyidik telah memeriksa Arif sebagai saksi pada sekitar Januari 2017.

Saat dikonfirmasi, Jaksa KPK Moch Takdir Suhan mengaku belum bisa membeberkannya saat ini. Menurut dia, semua bakal terungkap melalui fakta persidangan dengan menghadirkannya sebagai saksi.

"Semua nama yang disebutkan dalam surat dakwaan itu, mengenai peran-perannya akan dikonfirmasi lebih lanjut di persidangan nanti," kata Takdir. (Put/jpg)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar