Blangko E-KTP Jadi Rebutan Warga

KLATEN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Klaten akhirnya mendapatkan jatah 10 ribu keping blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) setelah menunggu beberapa bulan. Ironisnya blangko e-KTP yang tersedia itu masih belum mencukupi untuk pencetakan e-KTP di Klaten. Pasalnya, hingga saat ini ada 18.452 data perekaman e-KTP yang sudah tervalidasi dan masuk dalam print ready record (PRR).

“Secara nasional blangko e-KTP yang didistribusikan sebanyak 7 juta keping lalu dibagikan ke seluruh provinsi. Di tingkat provinsi mendapatkan 320 ribu keping yang dibagikan ke 35 kabupaten/kota. Rata-rata setiap kabupaten mendapatkan jatah 10 ribu keping termasuk Klaten,” papar Kepala Dispendukcapil Klaten, Widya Sutrisna, Rabu (18/4).

Dijelaskan Widya, tersedianya 10 ribu keping blangko e-KTP belum bisa menyelesaikan panjangnya daftar tunggu pencetakan. Hal itu dikarenakan sebenarnya masih ada 63 ribu orang yang sudah melakukan perekaman data e-KTP. Tapi baru 18.452 orang yang data perekaman e-KTPnya sudah tervalidasi oleh pemerintah pusat dan bisa diajukan untuk dilakukan pencetakan. Sedangkan sisanya yakni 45 ribu belum bisa mengajukan untuk pencetakan karena belum tervalidasi.

“Rata-rata yang 45 ribu itu melakukan perekaman data e-KTP sejak Desember tahun lalu hingga sekarang. Tapi kami sudah memberikan surat keterangan pengganti e-KTP yang memiliki masa berlaku enam bulan. Kalau sudah habis waktunya masih bisa dilakukan perpanjangan,” jelasnya.

Menurutnya, 18.452 orang yang sudah bisa melakukan pencetakan e-KTP, segera mengajukan permohonan. Pasalnya, tak ada prioritas sama sekali untuk pencetakan e-KTP. Karena itu, tersedianya 10 ribu keping blangko e-KTP harus diperebutkan oleh sekitar 18 ribu orang.

Mulai minggu depan masyarakat sudah bisa melakukan pencetakan e-KTP dengan mengurus surat keterangan pengantar pencetakan e-KTP dari pemerintah desa. Meski begitu, tak semua masyarakat bisa melakukan pencetakan e-KTP. Karena diperlukan konfirmasi data terlebih dulu, apakah termasuk dalam 18.452 tersebut atau tidak. Nantinya Dispendukcapil akan memberikan data kepada pemerintah desa berdasarkan by name by address yang masuk dalam PRR.

“Mereka yang bisa mendapatkan e-KTP adalah mereka yang terlebih dulu mengurus surat keterangan pencetakan e-KTP. Jadi sama sekali tak ada prioritas berdasarkan urutan yang melakukan perekaman data e-KTP. Tanpa membawa surat keterangan tersebut mereka tidak bisa melakukan pencetakan,” ucapnya. (ren/edy)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar