Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Solo

103 Bidang Tanah Terkena Proyek Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

Kamis, 14 Dec 2017 11:08 | editor : Bayu Wicaksono

103 bidang tanah di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari terdampak proyek KA Bandara.

103 bidang tanah di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari terdampak proyek KA Bandara.

SOLO - Upaya pembebasan lahan warga dalam proyek jalur kereta api (KA) bandara segera masuk tahap pembahasan nominal ganti untung. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta memastikan, ada 103 bidang tanah di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari terdampak proyek tersebut. 

Berdasarkan data rinci yang dipaparkan BPN, sebanyak 91 bidang lahan adalah milik warga berstatus hak milik (HM), tiga lahan tanpa nama (no name), dan sembilan bidang merupakan jalan atau sungai. Data tersebut telah ditempel di papan pengumuman kelurahan setempat sebagai tanda bahwa proses inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah telah usai. 

Pada lembar pengumuman bernomor 4892/33.72-500/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 itu tertera daftar nama pemilik lahan yang terdampak proyek KA Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan tersebut. Kemudian, juga dilengkapi informasi soal sertifikat tanah, pemanfaatan, luas lahan yang dibebaskan, luas lahan sisa, luas lahan total, luas bangunan, nomor urut bidang, hingga jenis dan ukuran tanaman. 

BPN memberikan kesempatan bagi pihak yang masih keberatan dengan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut. ”Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak pengumuman ini,” seperti dikutip dalam pengumuman yang ditandatangani Kepala BPN Surakarta sekaligus Ketua pelaksana pengadaan tanah Sunu Duto Widjomarmo. 

Sementara itu, Anggota staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Dandung Iskandar menjelaskan, setelah ada pengumuman tersebut, pihaknya segera meminta persetujuan kepada warga terdampak. Pria yang masuk tim pengadanan tanah untuk proyek jalur KA bandara itu menekankan jika warga setuju, mereka akan diajak bermusyawarah guna menentukan nilai kompensasi. 

”Setelah pengumuman dan persetujuan warga, akan dilakukan musyarawah. Jika warga sepakat dengan nilai kompensasi, berikutnya adalah proses pembayaran. Panitia akan mengirimkan tagihan ke Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah supaya segera dibayarkan,” pungkas Dandung.

(rs/ves/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia