Rabu, 19 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Izin Pendirian Sekolah Baru Diperketat

03 April 2018, 09: 50: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Sekretaris Disdik Surakarta, Unggul Sudarmo.

Sekretaris Disdik Surakarta, Unggul Sudarmo. (SEPTINA FADIA P/RADAR SOLO)

SOLO–Kualitas sekolah menjadi salah satu kunci kesuksesan di bidang pendidikan. Sebab itu, untuk mendirikan sekolah tidak bisa sembarangan. Harus harus dilakukan studi kelayakan dan persyaratan lainnya.

Aturan itu mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/2017 tentang Pendidikan. 

“Untuk pendirian sekolah baru, saat ini harus melalui studi kelayakan. Apakah sekolah di daerah itu layak didirikan atau tidak. Setelah itu mengajukan proposal permohonan izin pendirian sekolah dengan melampirkan hasil studi kelayakan tersebut,” beber Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Surakarta Unggul Sudarmo kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (2/4).

Persyaratan lainnya adalah, melampirkan rencana pengembangan sekolah, biaya sekolah, dan modal dari yayasan untuk membiayai operasional pendidikan setidaknya untuk tiga tahun pertama beroperasi. 

“Asumsinya, yayasan dalam mendirikan sekolah tersebut tidak berorientasi profit. Karena yayasan diberi peluang mendirikan sekolah dengan harapan mengedepankan kepentingan pendidikan, bukan profit oriented. Kalau ada yang hanya mengejar keuntungan, artinya dia menyalahi filosofi pendidikan,” sambungnya.

Selain itu, pihak yayasan juga harus memiliki skema pengembangan sekolah minimal selama tiga tahun untuk jenjang SD, dan enam tahun untuk jenjang SMP, sehingga anak-anak yang bersekolah bisa memiliki kepastian sampai mereka lulus. 

Lebih lanjut diterangkan Unggul, dalam proposal tersebut juga harus ada daftar guru-guru yang akan mengajar di sekolah baru. Sekolah wajib memiliki lahan sendiri atau bila menyewa harus ada surat perjanjian kontrak dengan pemilik lahan dalam jangka waktu minimal 20 tahun.

“Jadi tidak bisa sekolah nebeng (menumpang) di lahan sekolah lain atau orang lain. Hal itu berbeda dengan dulu. Bisa karena hanya keprihatinan seseorang, dirikan sekolah nebeng di lahan sekolah lain tanpa ada perjanjian,” tegasnya. 

Menurut Unggul, saat ini sudah ada beberapa proposal pengajuan izin pendirian sekolah baru masuk ke pemkot. Dalam hal ini, disdik akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPMP2T) Surakarta. 

"Yang menerbitkan izinnya BPMP2T. Disdik yang membuat standar. Yang melakukan visitasi dan sebagainya BPMP2T,” kata dia.

(rs/aya/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia