Minggu, 16 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Boyolali

Pemkab Boyolali Tanggung Iuran 13 ribu jiwa

05 Oktober 2018, 20: 50: 59 WIB | editor : Perdana

Pemkab Boyolali Tanggung Iuran 13 ribu jiwa

BOYOLALI – Jumlah iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bertambah. Jika sebelumnya hanya 12.308 peserta saja, saat ini ditambah jadi 13 ribu. Penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantun iuran (PBI) oleh Pemkab Boyolali ini sesui Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017.

Selanjutnya, melalui Instruksi Bupati Nomor 1158 Tahun 2018 Tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program JKN Boyolali, jatah PBI Boyolali ditambah. Dengan adanya penambahan kuota tersebut, capaian JKN-KIS jadi 743.186 jiwa atau 74.77 persen dari total jumlah penduduk. Artinya masih ada 250.741 jiwa penduduk Boyolali yang belum terlindungi JKN-KIS.

”Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan ditingkat Jawa Tengah (Jateng) menempati urutan ke-18 dari seluruh kabupaten,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Juliansyah kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (4/10).

Proses penambahan PBI APBD tersebut telah melalui proses verifikasi dan validasi (verivali). Dilakukan oleh seluruh desa di wilayah Kota Susu. Tepatnya sebanyak 180 desa dengan jumlah peserta 10.642 orang.

Namun, masih ada sekitar 78 desa yang belum mengembalikan verivali data. Plus 11 desa yang mengembalikan data, namun belum dilakukan verivali. ”Kami menyambut baik langkah Bupati Boyolali, Seno Samodro yang melakukan penambahan kuota peserta segmen PBI,” papar Juliansyah.

BPJS Kesehatan berharap keterlibatan unsur pemerintah terkecil, yaitu desa. Karena pemerintah desalah yang paling memahami kondisi warganya di lapangan. ”Sehingga kami harapkan warga yang mendapatkan PBI ini tepat sasaran. Karena telah dilakukan verivali oleh pemdes setempat,” lanjut Juliansyah.

Selain melakukan verivali, BPJS Kesehatan juga melakukan pemadanan data pada catatan sipil, basis data terpadu (BDT), dan data BPJS Kesehatan sendiri. Hasilnya, penambahan kepesertaan mulai Agustus sebanyak 7.539 jiwa, September 2.491 jiwa, dan Oktober sebanyak 612 jiwa.

Di sisi lain, warga yang belum terdaftar JKN-KIS tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan. Melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dari rumah sakit daerah. Syarat utamanya, memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM).   

Sementara itu, Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa agar bersinergi. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui program JKN-KIS dan Jamkesda. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia