Minggu, 20 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Pengerjaan Proyek Lamban, Bupati Geram

05 Oktober 2018, 22: 05: 59 WIB | editor : Perdana

MENGKRITIK: Bupati Karanganyar saat memberikan pengarahan terhadap sejumlah PPK dan penyedia Proyek di Karanganyar.

MENGKRITIK: Bupati Karanganyar saat memberikan pengarahan terhadap sejumlah PPK dan penyedia Proyek di Karanganyar. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono kembali mengaku geram, dengan adanya pelaksanaan sejumlah proyek yang ada di Karanganyar yang terkesan lamban dan banyak membuang waktu dalam proses pelaksanaannya.

Untuk itu, orang nomor satu di Bumi Intanpari tersebut bakal melakukan perubahan sistem. Terkait dengan proses pelaksanaan dalam menjalankan sebuah proyek fisik yang ada di Karanganyar, agar pelaksanaan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, dan tidak ada masalah kedepannya.

”Saya itu punya sumber daya manusia yang bagus dan baik, semua pintar dan cerdas, tapi kenapa selalu terlambat (kerjanya). Ini sistemnya harus diperbaiki, harus ada perubahan dalam perencanaannya,” ungkap bupati, usai melakukan pembinaan jasa konstruksi bagi penyedia dan pengguna jasa kontruksi di  salah satu hotel di Karanganyar, Kamis (4/10).

Lebih lanjut bupati mengungkapkan perencanaan yang bakal diubah untuk bisa lebih optimal pengerjaannya, yakni dengan menghapus sejumlah honor atau upah bagi Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK). Khususnya bagi penyedia jasa konstruksi yang ada disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

”Honor itu justru malah memperlambat prosedur eksekusi pekerjaan, karena setiap kegiatan apapun pasti disertai dengan anggaran makan dan minum, kemudian perjalanan dinas, honorarium, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Hal itu yang menjadi faktor lamban. Kadang tidak perlu rapat, tapi harus dirapatkan,” keluhnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa tunjangan untuk staf dan struktural kalau dihitung memang lumayan banyak nominalnya. Akan tetapi rata-rata dari catatan bupati, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, bekerja berdasar kegiatan.

”Jadi mereka sekarang itu bekerja tidak menjalankan fungsi mereka sebagai ASN, padahal gaji mereka ditangung pemerintah. Negara menggaji itu, menggaji fungsi teman-teman sebagai ASN. Saya akan hitung biaya rapat biaya honorer itu, dan nanti bisa jadi tunjungan perbaikan penghasilan,” tegasnya.

Dengan adanya hal tersebut, bupati meyakini jika nantinya penghapusan terhadap honor  dilakukan, maka akan ada perbaikan bagi tenaga harian lepas (THP) yang diperbantukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. (rud/nik)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia