Rabu, 19 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Features

Ribuan Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap Kompak Mogok Hari Ini

Tuntut Diangkat CPNS

08 Oktober 2018, 08: 30: 59 WIB | editor : Perdana

Guru honorer dan pegawai tidak tetap di Wonogiri kompak mogok.

Guru honorer dan pegawai tidak tetap di Wonogiri kompak mogok. (RADAR SOLO PHOTO)

WONOGIRI - Hari ini, ribuan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri kompak mogok mengajar. Sikap ini merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap pemerintah pusat terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. 

Koordinator Daerah GTT/PTT Wonogiri Sunthi Sari mengatakan bahwa aksi mogok mengajar dan bekerja akan dilakukan mulai Senin ini (8/10) hingga 31 Oktober mendatang. Setidaknya, 4 ribu lebih GTT/PTT yang mengajar atau bekerja di hampir seluruh SD dan SMP negeri di Wonogiri telah kompak untuk mogok. 

“Kalau secara nasional yang berafiliasi dengan Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) akan mogok 15 Oktober nanti. Tapi Wonogiri mendahului mulai besok (hari ini),” kata Sunthi, Minggu (7/10). 

Sunthi menegaskan bahwa aksi mogok itu ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah kabupaten. Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat memperhatikan nasib para GTT/PTT. 

“Kalau pemerintah kabupaten kami sangat mengapresiasi. Dengan kami diberikan surat keputusan (SK) dan insentif itu cukup membuat kami mempunyai payung hukum,” ujarnya. 

Menurut Sunthi, alasan para GTT/PTT ini mogok terkait munculnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refiormasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. Permen tersebut dinilai tidak relevan dan sangat diskriminatif. Aturan tersebut dinilai tak berpihak kepada para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. 

“Maka kami menuntut beberapa hal. Pertama yakni cabut Permen 36 tersebut. Kedua hentikan rekrutmen CPNS jalur umum,” tegasnya.

Kemudian, tuntutan ketiga yakni permohonan penerbitan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) oleh presiden untuk selesaikan permasalahan pendidikan dan kependidikan. Yakni GTT, PTT, TU, penjaga sekolah, operator, dan pustakawan sekolah negeri. Karena mereka sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Karena itu mereka minta agar diakui oleh negara untuk ditingkatkan statusnya menjadi PNS berdasarkan pengabdian paling lama secara bertahap, tiap tahun hingga tuntas, tanpa memberatkan dengan test tertulis.  “Jadi selesaikan dulu yang saat ini ada, baru perekrutan CPNS jalur umum,” katanya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Siswanto mengaku belum mendapatkan informasi atau pemberitahuan mogok belajar/bekerja para GTT/PTT ini. Pihaknya berharap aksi mogok itu tidak benar-benar terjadi. Sebab, ini akan berdampak pada anak dini akan ikut terlantar.  “Saya belum dapat informasi, tapi semoga saja tidak,” katanya. 

Namun, seandainya terjadi mogok, pihaknya akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak terkait. Tentunya, kata Siswanto, para GTT/PTT harus mempertimbangkan kondisi siswa. 

“Ya nanti bisa saja kelasnya digabung. Kemudian membuat jadwal sementara, memberdayakan guru yang ada. Itu nanti kami pastikan langkah-langkah selanjutnya,” kata Siswanto.

Lebih lanjut dikatakan Siswanto, rata-rata setiap sekolah khususnya SD, guru PNS hanya dua sampai  tiga orang, sisanya merupakan GTT. Sedangkan untuk SMP, tidak begitu signifikan untuk GTT. “Ini yang berat itu SD. Karena untuk guru PNS memang benar-benar minim,” ujarnya. (kwl/bun)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia