Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Features

Mengungkap Modus Penipuan Berkedok Pertemanan Di Dunia Maya (3)

Tidak Ada Paksaan, Dasar Hukum Lemah

Senin, 08 Oct 2018 08:55 | editor : Perdana

Mengungkap Modus Penipuan Berkedok Pertemanan Di Dunia Maya (3)

Manipulasi pertemanan di media sosial dengan modus memperdaya korban belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, biasanya hal itu dilakukan berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak, antara pelaku dan korban. Karena itu paling penting adalah edukasi kepada pengguna medos agar tidak mudah masuk dalam jebakan penipuan.

Ketua DPC Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Solo Badrus Zaman mengatakan, dari pengamatan dalam beberapa kurun waktu terakhir memang kasus penipuan di media sosial kian marak. Namun biasanya dalam hal kasus bermotif ekonomi seperti penawaran jasa dan barang. Jika seperti itu, pelaku dapat dituntut karena objek materialnya jelas. Namun untuk kasus perkenalan dan akhirnya membohongi atau membuat tidak enak salah satu pihak, itu sulit dibuktikan. 

“Misalnya kasus pelarian seseorang setelah perkenalan dari media sosial. Jika yang dilarikan anak di bawah umur jelas bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi jika yang dilarikan orang dewasa, bagaimana?” kata Badrus.

Hal ini sama juga saat seseorang yang dikenal di media sosial kemudian meminjam sejumlah nominal dari kawan jejaring sosialnya. Seseorang yang akhirnya mau meminjamkan jelas atas kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun. Dalam kasus seperti ini korban termakan bujuk rayu pelaku. Sayangnya, hal ini tak bisa serta merta diperkarakan di jalur pidana.

“Banyak kasus seperti ini yang tidak selesai. Korban termakan bujuk rayu akhirnya bertemu dan berujung pada pernikahan. Namun setelah menikah ditinggal tanpa kejelasan,” ujar Badrus.

 Karena itu yang perlu diperkuat adalah para pengguna media sosial. Sedangkan untuk perkara kejahatan di media sosial lainnya bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal serupa diungkapkan Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai. Pria yang juga bertugas sebagai ketua Tim Cyber Polresta Surakarta ini mengatakan, kejahatan di media sosial kian variatif seiring bertambahnya pengguna media sosial. Beberapa kasus yang sempat ditangani adalah model penipuan bermotif ekonomi dalam pola penawaran barang maupun jasa. Misalnya penipuan paket wisata keluar negeri dengan tarif sangat miring. 

“Dalam hal seperti ini biasanya korban terbuai promo yang dikeluarkan pihak penyelenggara. Makanya kita bharus bisa membandingkan berapa harga normal dan harga promosi tersebut agar dapat memberikan gambaran lebih jelas agar tidak mudah tergiur informasi yang belum tentu benar,” jelas Andy.

Kasus lainnya seperti pelarian anak di bawah umur oleh seorang kenalannya dari media sosial. Hal seperti ini belakangan cukup marak karena korban tidak merasa dirugikan oleh pelaku. Biasanya, keluarga korbanlah yang melapor hingga kemudian pelaku bisa dijerat sesuai hukum yang dilanggar. 

“Karena korbannya anak di bawah umum langsung bisa kenakan Undang-undang perlindungan anak,” kata Andy.

Dari beberapa kasus, ada juga laporan soal adanya oknum yang mengaku sebagai anggota Polri atau TNI. Jika seperti itu, maka polisi akan melakukan penelusuran terkait keberadaan pelaku. Jika hanya sebatas memakai atribut tentunya akan dilakukan pembinaan. Namun jika sudah merugikan pihak lain, tentunya bisa dijerat sesuai hukum yang berlaku. 

“Masyarakat pun bisa mencari tahu pada babinkamtibmnas setempat di desa-desa atau kelurahan setempat. Atau langsung menghubungi call center yang tersedia. Dari sederet kasus itu, untuk di Solo sementara ini yang paling marak adalah berita hoax dan provokatif,” tutup Andy. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia