Senin, 17 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

RSCH Klaten Perpanjang PKS CSR Donasi JKN-KIS

09 Oktober 2018, 11: 17: 00 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Kerja sama BPJS Kesehatan Cabang Boyolali dengan RS Citra Husada Klaten.

Kerja sama BPJS Kesehatan Cabang Boyolali dengan RS Citra Husada Klaten. (ISTIMEWA)

KLATEN - Rumah Sakit Cakra Husada (RSCH) telah melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Corporate Social Responsibility (CSR) Donasi Program JKN-KIS pada 1 Oktober 2018. Menambah kuota penerima CSR Donasi Program JKN-KIS. Berlaku selama 1 tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2019.

Tahun lalu penerima CSR Donasi Program JKN dari RS Cakra Husada adalah 100 peserta. Maka tahun ini ada penambahan kuota sebanyak 50 orang. Sehingga total penerima program CSR Donasi Program JKN dari RS Cakra Husada adalah 150 orang dari 12 desa binaan di sekitar wilayah RS Cakra Husada.

Bertempat di Aula RS Cakra Husada Kabupaten Klaten, Senin (8/10), BPJS Kesehatan Cabang Boyolali melakukan sosialisasi. Kepada perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes) Binaan terkait penerima CSR Donasi Program JKN. Acara dihadiri Netty Herawati, Direktur RS Cakra Husada dam Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Juliansyah. Serta Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Cabang Boyolali, Hariyatni. Serta perwakilan Pemerintah Desa dari 12 desa yang warganya menjadi penerima CSR Donasi Program JKN.

"Harapan kami, warga yang sudah dibantu tahun lalu melalui CSR Donasi Program JKN dan tahun ini ekonominya mengalami peningkatan. Secara mandiri membayarkan iurannya. Sehingga kami berkesempatan membantu warga lain yang tidak mampu untuk didaftarkan ke program JKN,” ungkap Netty.

CSR Donasi Program JKN ini sebagai stimulan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga diharapkan setelah satu tahun, para peserta CSR Donasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

"CSR Donasi Program JKN dari RSCH adalah sebagai bentuk kepedulian rumah sakit terhadap warga desa di sekitar lingkungan rumah sakit. Terutama warga yang kurang mampu secara ekonomi. Dibutuhkan sinergi berbagai macam pihak terkait untuk membantu warga yang tidak mampu. Seperti fasilitas kesehatan/badan usaha melalui program CSR Donasi Program JKN,” ujar Juliansyah.

Agar warga yang dimasukkan sebagai peserta tepat sasaran, Hariyatni menyampaikan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh Pemdes dalam melakukan proses verivali data BDT. Yaitu verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu. BDT merupakan sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

"Warga belum pernah terdaftar sebagai peserta dari sektor manapun. Bukan pegawai di salah satu badan usaha, baik kepala keluarga ataupun istrinya. Tidak punya anak yang bekerja di salah satu badan usaha. Secara ekonomi berat jika mendaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen PBPU/mandiri," lanjut Netty.

(rs/wid/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia