Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Arab Saudi Berlakukan Aturan Visa Progresif

Rabu, 10 Oct 2018 20:25 | editor : Perdana

Her Suprabu,Ketua Persaudaraan Umrah Travel Haji Indonesia (Perpuhi) Surakarta.

Her Suprabu,Ketua Persaudaraan Umrah Travel Haji Indonesia (Perpuhi) Surakarta.

SOLO – Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan visa progresif bagi jamaah umrah. Artinya, jamaah yang sudah melakukan umrah dalam waktu tiga tahun belakangan, akan dikenakan tarif progresif sebesar 2 ribu real atau setara Rp 8,3 juta. Hal ini cukup memberatkan bagi jamaah yang melakukan ibadah umrah secara rutin.

Ketua Persaudaraan Umrah Travel Haji Indonesia (Perpuhi) Surakarta, Her Suprabu membenarkan aturan tersebut. Awalnya aturan ini berlaku lima tahun ke belakang. Namun karena banyaknya negara yang merasa terbebani dengan aturan ini, akhirnya pembatasan visa progresif hanya berlaku tiga tahun ke belakang.

”Jadi kalau dalam jangka waktu tiga tahun umrah lebih dari sekali, maka akan dikenai tarif progresif. Sebesar 2 ribu real itu,” kata Her kepada Jawa Pos Radar Solo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Diakui Her, aturan ini cukup membebani jamaah yang rutin umrah. Khususnya jamaah yang berangkat rombongan sekeluarga. Tak pelak banyak jamaah yang memutuskan menunda terlebih dahulu pemberangkatannya. Kendati ada juga yang merasa tidak terbebani karena sudah ada niat untuk beribadah.

”Kalau seorang jamaah mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya satu keluarga, ya berat juga. Misalnya saja satu keluarga 3 orang. Mereka bisa membayar tarif progresif hingga Rp 24,9 juta,” urai Her.

Sementara itu, aturan visa progresif ini berbasis pada nomor paspor. Artinya tak sampai tiga tahun ketika masa berlaku paspor sudah habis, maka jamaah tidak dikenai aturan ini. ”Namun bukan berarti jamaah bisa mengakali dengan membuat paspor baru. Apalagi ini ibadah. Jangan sampai ibadah dimulai dengan cara curang,” ucapnya.

Sekarang ini, banyak jamaah asal Indonesia yang umrah secara kontinyu. Dari data Perpuhi, ada sekitar 30-40 persen yang melakukannya. Saat ini Perpuhi sedang berkomunikasi dengan pihak perbankan untuk memberikan talangan dana. 

”Konsepnya sama dengan dana talangan haji. Untuk saat ini sudah ada dua perbankan yang melakukan komunikasi dengan kami. Yakni Bank Muamalat dan BNI Syariah,” tandasnya.

Secara pribadi, Her cukup keberatan dengan aturan ini. Mengingat umrah merupakan ibadah. ”Kalau seperti ini kesannya ibadah dipajeki,” ujarnya.

Hal lain yang memberatkan, yakni penyesuaian harga karena kurs dolar naik terhadap rupiah. Banyak sektor yang terimbas. Yakni tax pesawat, biaya transportasi ketika di Arab Saudi, biaya konsumsi, akomodasi, dan lainnya.

Tak hanya itu, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen pada semua transaksi juga dilakukan pemerintah Arab Saudi. Tentunya hal ini berpengaruh pada biaya penerbangan dan akomodasi haji serta umrah. ”Ini tantangan bagi jamaah sendiri. Juga tantangan bagi biro umrah. Perlu strategi pas yang harus dilakukan,” tuturnya. (vit/fer)

(rs/vit/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia