Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Alhamdulillah, PHK Masal Tak Jadi Terwujud

Rabu, 10 Oct 2018 21:55 | editor : Perdana

ULET: Sejumlah industri ikut terdampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PHK pun menghantui. 

ULET: Sejumlah industri ikut terdampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PHK pun menghantui. 

SUKOHARJO – Salah satu perusahaan di Sukoharjo dikabarkan akan melakukan PHK masal terhadap para pekerjanya. Informasi tersebut juga telah diterima Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI). Namun, hingga kemarin, perusahaan bersangkutan masih beraktivitas seperti biasa.

Meskipun begitu, Ketua SPRI dan Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno mengatakan, pihaknya tetap memantau perusahaan yang dilaporkan akan melakukan PHK.

Kondisi terbaru perusahaan, lanjut Sukarno, para pekerja tetap dipekerjakan. Bahkan, pembayaran gaji yang awalnya tersendat, kembali lancar. Dia berharap, hal tersebut dapat dipertahankan sehingga para pekerja tidak resah.

”Kita terus pantau perkembangannya. Kalau buruh butuh bantuan, kita bantu mediasi,” ujarnya kemarin (9/10). 

Menurut Sukarno, sebelumnya perusahaan bersangkutan dilaporkan terdampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga biaya operasional perusahaan membengkak. 

”Kala itu, dari perusahaan menawarkan kalau karyawan mendapat pensiun sekian, mereka mau atau tidak? Dari situ pekerja curhat sama SPRI. Karyawan harus jeli untuk tidak sembarang menerima tawaran. Itu agar para pekerja tidak malah dirugikan,” paparnya.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 151 disebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sementara itu, pada pasal 152, permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.

Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. (yan/wa)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia