Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Karanganyar

BUMD PD. Aneka Usaha Dirombak

Kamis, 11 Oct 2018 17:57 | editor : Perdana

INSPEKSI MENDADAK: Komisi B DPRD Karanganyar saat berada di PD Aneka Usaha.

INSPEKSI MENDADAK: Komisi B DPRD Karanganyar saat berada di PD Aneka Usaha. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar diminta untuk segera melakukan penataan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha, sebelum adanya nota kesepatakan terkait dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal tersebut menyusul setelah dilakukannya inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar, ke kantor BUMD PD Aneka Usaha di komplek kolam renang Intanpari dan taman Edukasi Dirgantara (Edupark), awal pekan kemarin.

Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Tony Hatmoko tersebut, Tony mengaku pengembangan PD Aneka Usaha untuk segera dilakukan penataan. Pasalnya menurut catatan dari Komisi B, sejak dibentuk pada tahun 2017 PD Aneka Usaha tidak bisa memenuhi target untuk setor ke Pedapatan Asli Daerah (PAD). Sebelumnya telah ditentukan sebesar Rp 180 juta, dan justru malah mengalami kerugian sebesar Rp 400 juta.

”Dan hasilnya direktur yang sebelumnya dipercaya untuk mengelola PD Aneka Usaha, akhirnya mengundurkan diri. Kemungkinan memang karena adanya kerugian tersebut,” kata Tony kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin.

Dengan mundurnya Nur Kholis, kemudian jabatan direktur di PD Aneka Usaha diampu oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Sumarno hingga 9 bulan kedepan.

Untuk langkap pengoptimalan kinerja, Komisi B mengharapkan agar pemerintah untuk segara melakukan perekrutan kembali atau pembukaan pendaftaran untuk mengisi kekosongan Direktur PD Aneka Usaha.

”Kalau bisa, sebelum penetapan KUA PPAS, direktur PD. Aneka Usaha untuk segera diproses. Tidak hanya kolam renang dan Edupark saja, beberapa lokasi wisata yang bekerjasama dengan pemerintah nantinya juga bakal dikelola. Seperti Gerojogan Sewu, Sekipan, dan Cemoro Kandang,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi B, Darwanto, yang mana politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengharapkan pemerintah melakukan banyak langkah. Dirinya menilai pemerintah juga harus ikut melakukan proses seleksi awal terhadap sejumlah karyawan yang bekerja di PD Aneka Usaha.

”Jangan hanya direktur saja, karyawan juga diseleksi. Karena dari sekitar 20-an pegawai, kinerjanya sangat jauh dari harapan yang kita inginkan,” tegas Darwanto. (rud/nik)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia