Sabtu, 20 Oct 2018
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Wonogiri Kembali Normal, Solo Tak Mau Mogok 

Jumat, 12 Oct 2018 09:28 | editor : Perdana

MENGAJAR LAGI: Guru tidak tetap di SD Negeri 1 Sumberejo, Kecamatan Wuryantoro sudah kembali mengajar.

MENGAJAR LAGI: Guru tidak tetap di SD Negeri 1 Sumberejo, Kecamatan Wuryantoro sudah kembali mengajar. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

WONOGIRI- Kondisi belajar mengajar di Wonogiri sudah mulai pulih. Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang tempo hari mogok sudah mulai mengajar dan bekerja lagi. Di sisi lain, bupati berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka ke forum-forum nasional. 

Koordinator Daerah GTT/PTT Kabupaten Wonogiri Sunthi Sari mengatakan, sesuai instruksi, seluruh GTT/PTT sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Para guru sudah mulai mengajar, sedangkan para pekerja tidak tetap juga sudah mulai bekerja kembali. 

“Sudah sejak kemarin (Rabu 10/10) aktif kok. Sekarang sudah normal lagi,” kata Sunthi, Kamis (11/10).

Terkait rencana aksi mogok nasional yang diserukan organisasi induk Front Peduli Honorer Indonesia (FPHI) untuk mogok pada Senin (15/10) mendatang, Sunthi menyebut bahwa pihaknya akan melihat perkembangan hingga Sabtu pekan ini. 

Dari pantauan koran ini di SD Negeri 1 Sumberejo, Kecamatan Wuryantoro, kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Setidaknya tiga GTT dan tiga PTT yang tempo hari tidak mengajar dan bekerja sudah masuk. 

“KBM (kegiatan belajar mengajar) sudah berjalan lancar dan kondusif. PNS guru kelas ada dua, guru agama satu, kepala sekolah PNS satu GTT tiga, dan PTT tiga masuk semua,” kata Kepala SD Negeri 1 Sumberejo, Kecamatan Wuryantoro Robertus Sugeng Haryadi, Kamis (11/10). 

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) mengatakan, berangkat dari kondisi riil di masyarakat, keberadaan GTT/PTT dengan kelebihan dan kekurangan mereka adalah satu entitas yang berkontribusi cukup besar terhadap dunia pendidikan di Wonogiri. Maka, pihaknya akan menyuarakan tuntutan para GTT/PTT ini kepada forum-forum, baik di tingkat provinsi maupun nasional, formal maupun nonformal. 

“Ada satu sinergi antara GTT dan pemkab yang dilatarbelakangi kebijakan selama ini sebagai upaya perhatian khusus terhadap GTT/PTT,” kata Jekek, kemarin.

Lalu bagaimana nanti jika Senin (15/10) para GTT/PTT mogok kembali sesuai arahan organisasi induknya? Jekek menyebut bahwa pihaknya akan menjalin komunikasi, memberikan pemahaman-pemahaman kepada GTT/PTT. “Prinsipnya kami akan menjalin komunikasi, baru itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya. 

Di bagian lain, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo meminta seluruh guru tidak tetap (GTT) di Kota Solo tidak ikut aksi mogok mengajar. Hal itu dinilai bukan satu-satunya cara yang efektif untuk menekan pemerintah. 

Pemkot, kata Rudy, sudah berulang kali memperjuangkan nasib GTT agar diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya berulang kali menyiapkan regulasi agar dapat menampung mereka dalam seleksi penerimaan calon ASN. Namun karena perubahan regulasi penerimaan ASN menyebabkan pemkot tak bisa berbuat lebih. 

“Aturannya kan memang perekrutan ASN sekarang di pusat. Jadi keputusan untuk bisa diterima atau tidak ya tetap di pusat. Saya harus berjuang setiap hari supaya diangkat ya tetap tidak bisa,” katanya, Kamis (11/10). 

Soal rencana mogok nasional GTT yang akan dilaksanakan Senin pekan depan, Rudy memastikan sekolah di Solo masih kondusif. Jumlah GTT di Kota Bengawan terhitung tidak banyak. Tanpa menyebut secara rigit, wali kota menjamin kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. 

“Kalau bisa nggak usah mogok. Kalaupun mogok saya kira nggak sampai berpengaruh. Karena jumlahnya di Solo nggak banyak,” tandasnya. 

Solusinya, pemkot menyarankan GTT untuk mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, PPPK diadakan untuk merekrut pegawai profesional yang dibutuhkan negara. Terlebih lagi, jika diketahui tidak ada ASN yang dapat mengisi jabatan tersebut. 

“Kalau di Solo sejak dulu sudah ditawari TKPK (Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja). Mereka diminta memilih antara TKPK atau GTT K2. Nyatanya memilih GTT ya seperti itu,” ujar Rudy. 

Terpisah, Koordinator GTT Solo Asmuni menegaskan, aksi mogok mengajar di sekolah tidak efektif. Pihaknya juga tidak merekomendasikan GTT untuk mogok massal dengan alasan apapun.  “Saya beberapa kali dihubungi kawan-kawan GTT dari beberapa daerah agar ikut mogok mengajar, tapi saya jawab tak ikut,” katanya. (kwl/irw/bun)

(rs/kwl/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia