Senin, 17 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Solo

Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

12 Oktober 2018, 13: 27: 19 WIB | editor : Perdana

Arif Nuryanto, Komisioner Bawaslu Surakarta

Arif Nuryanto, Komisioner Bawaslu Surakarta

SOLO – Guna memudahkan antisipasi munculnya kerawanan saat pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta melakukan pemetaan di masing-masing kecamatan. Potensi gangguan yang diantisipasi pun beragam.

Komisioner Bawaslu Surakarta Divisi Sengketa Arif Nuryanto menjelaskan, masing-masing kecamatan di Kota Solo memiliki karakteristik berbeda. Sedangkan untuk mengoptimalkan fungsi pengawas kecamatan (panwascam), bawaslu meluncurkan panduan berbasis research indeks kerawanan pemilu (IKP).

Dalam pengisian IKP, harus mencantumkan bukti valid dari banyak sumber. Ini guna mengantisipasi potensi gangguan pemilu dengan cepat agar pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat tetap terwujud.

Apa saja potensi kerawanan pemilu tersebut? Arif mengatakan masing-masing berbeda. Seperti di Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon kerawanan mungkin timbul karena dipengaruhi faktor ideologis. 

“Masyarakat di wilayah tersebut memiliki ideologi yang tertanam kuat dan tidak dapat diganggu gugat. Sebagai upaya antisipasinya, kami melakukan sosialisasi agar masyarakat terbuka dalam menyikapi pesta demokrasi,” terang Arif mewakili Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono.

Sedangkan, wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari, imbuh dia, adalah masalah daftar pemilih tetap (DPT). Mengingat cukup banyak warga yang keluar masuk wilayah setempat. Dalam hal ini, bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta.

“Berbeda dengan wilayah Kecamatan Serengan, yang perlu diantisipasi adalah masalah perusakan APK (alat peraga kampanye). Seperti kasus yang pernah kami tangani beberapa waktu lalu. Butuh sosialisasi, supaya kontestasi politik di 2019 berlansung aman dan lancar tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” bebernya.

Arif berharap, dengan pemetaan kerawanan tersebut mampu dilakukan upaya antisipasi dengan cepat. Masyarakat juga didorong pro aktif melapor ke bawaslu jika menemukan potensi pelanggaran pemilu. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia