Senin, 17 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Pemkab Anggarkan Rp 400 Juta untuk 1.898 Bayi Kurang Gizi

12 Oktober 2018, 17: 10: 04 WIB | editor : Perdana

ilustrasi

ilustrasi

WONOGIRI – Pemkab memiliki pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang cukup serius. Ada sekitar 1.898 bawah lima tahun (balita) mengalami gizi kurang. Kualitas kesehatan mereka menjadi penentu mutu generasi selanjutnya.

Sebab itu, pemkab tak ragu-ragu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta untuk pemenuhan gizi balita tersebut. "Saat ini kami melangkah dengan memberikan program makanan tambahan," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo di pendapa kantor bupati, Kamis (11/10).

Hasil pendataan pemkab, dari sebanyak 1.898 balita gizi kurang, sekitar 640 balita berasal dari keluarga miskin. Merekalah yang diprioritaskan mendapatkan program makanan tambahan.

"Sisanya berasal dari keluarga mampu. Hanya saja, pemahaman tentang gizi dan kesehatan masih kurang," ungkap bupati. 

Anggaran ratusan juta rupiah tersebut dialokasikan pada APBD 2018 dan dimanfaatkan untuk pengadaan makanan tambahan siap saji. Pemberian makanan tambahan ini akan dipantau selama 90 hari ke depan. 

"Bahan-bahan makanan tambahan ini memiliki kandungan gizi baik. Nanti didistribusi oleh penggerak PKK dan kader kesehatan yang lain. Kita dorong terus sehingga problema terkait gizi kurang bisa teratasi," terang Joko Sutopo.

Sekadar informasi, bukan hanya balita, asupan gizi bayi selama masih dalam kandungan juga penting diperhatikan. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi yang disebut dengan Program Penentuan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil harus menjadi perhatian khusus dan membutuhkan sinergi dengan semua pihak.

Sebab, di Indonesia angka kurang gizi khususnya pada balita mencapai 17 persen pada tahun 2017. Angka ini berdasarkan kecukupan berat badan pada balita.

“Jika dibandingkan dengan nilai ambang batas WHO yakni 10 persen, Indonesia masuk dalam kondisi darurat,” jelas Ahli Gizi Insitut Pertanian Bogor (IPB) belum lama ini.

Menurut Rizal, ketika kekurangan gizi diamali sejak kecil, maka dampaknya menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal pada organ-organ tubuhnya. "Alhasil, kecerdasan anak, yakni kemampuan daya tangkap otak menjadi rendah. Jika hal ini terjadi, maka individu-individu tersebut akan tumbuh menjadi generasi yang lemah baik fisik maupun kecerdasan otaknya,” lanjut Rizal.

Rizal menyebut salah satu dampak jika dalam satu daerah balita mengalami kurang gizi, masyarakat akan tumbuh menjadi generasi pemalas dan tidak kuat bekerja.

Sehingga dipastikan akan muncul berbagai masalah sosial seperti premanisme. “Biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini pun jauh lebih besar dibandingkan biaya mencegah kurang gizi dari awal,” bebernya.

Dijelaskan Rizal, kasus kurang gizi pada balita umumnya berawal dari bayi yang terlahir stunting atau bayi berat badan lahir rendah (BBLR), yakni kurang dari 2,5 kilogram.

Kondisi bayi ketika lahir tentu dipengaruhi oleh kondisi ibu saat hamil. Rizal membeberkan upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini, yakni melalui program ini pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, penanggulangan kecacingan, dan pemberian zat besi dan folat.

"1000 HPK dimulai dari saat konsepsi atau kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Program ini sudah sangat bagus dan harapannya semoga bisa semakin merata dirasakan oleh ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia," ujarnya. (kwl/JPG/wa

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia