Sabtu, 17 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Tekan Angka Desa Miskin lewat TMMD

Selasa, 16 Oct 2018 19:20 | editor : Perdana

SIMBOLIS: Bupati Klaten, Sri Mulyani di upacara pembukaan TMMD di Lapangan Desa Gemampir, Karangnongko.

SIMBOLIS: Bupati Klaten, Sri Mulyani di upacara pembukaan TMMD di Lapangan Desa Gemampir, Karangnongko. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN – Jumlah desa miskin di Klaten mencapai 88. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus berusaha menguranginya. Melalui program kewirausahaan, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), hingga jambanisasi.

Nah, upaya ini terbantu lewat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Jajaran Kodim 0723/Klaten memilih Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko. Sebagai lokasi TMMD ke-103 dan Sengkuyung Tahap III/2018. Berbagai program menyangkut kegiatan fisik dan nonfisik disiapkan selama sebulan.

”Kami memberikan apresiasi karena TMMD. Ikut membantu program pemkab dalam mengurangi desa miskin. Apa yang sebelumnya belum bisa kami jangkau, lewat TMMD ini pembangunan desa bisa langsung dirasakan,” kata Bupati Klaten, Sri Mulyani kepada Jawa Pos Radar Solo usai upacara pembukaan TMMD di Lapangan Desa Gemampir, Senin (15/10).

Desa Gemampir dipilih karena masuk zona merah kemiskinan. Pemkab sudah merasakan dampak positif dari TMMD. Dalam upaya pengurangan desa miskin. Selain itu dinilai mampu menghemat anggaran.

”Kami sangat terbantu TMMD. Karena juga melakukan pembangunan secara fisik. Mulai dari betonisasi jalan, rehab rumah, jambanisasi, dan rehab tempat ibadah,” jelas Sri Mulyani.

TMMD kali ini menyasar betonisasi jalan sepanjang 1,1 km. Lebar 3 meter dan tebal 12 cm. Serta rehab 10 unit RTLH dan jambanisasi enam unit rumah. Plus rehab 1 unit tempat ibadah. Seluruh anggaran dari APBD Provinsi, APBD Pemkab, dan swadaya masyarakat Rp 455.210.000.

Kades Gemampir, Sri Lestari membenarkan jika desanya masuk zona merah kemiskinan. Namun belum lama ini statusnya berubah jadi desa berkembang. ”Kami berterima kasih karena desa pelosok mendapatkan perhatian. Desa kami dihuni 2.500 jiwa. 99 persen penduduknya buruh tani, buruh bangunan, dan lain-lain,” ujarnya.

Dari 650 kepala keluarga (KK), 300 di antaranya masuk zona merah kemiskinan. Masih terdapat 25 unit RTLH. ”Sementara ini belum ada anggaran dari desa untuk rehab RTLH. Masih butuh bantuan pemkab. Mengingat dana desa yang kita kelola saat ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa,” beber kades. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia