Sabtu, 17 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Bangunan Pasar Uzur, Pedagang Kabur

Jumat, 19 Oct 2018 21:05 | editor : Perdana

BISA TAWAR MENAWAR: Aktivitas pedagang di Pasar Tanjungrejo. Pengelolaan pasar tradisional harus dimaksimalkan.

BISA TAWAR MENAWAR: Aktivitas pedagang di Pasar Tanjungrejo. Pengelolaan pasar tradisional harus dimaksimalkan. (RYANTONO P.S/RADAR SOLO)

SUKOHARJO – Kondisi sejumlah pasar tradisional di pedesaan dinilai memprihatinkan. Di antaranya sepi pedagang, dan kualitas bangunan sudah uzur. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan pasar milik pemkab.

”Untuk pasar tradisional milik pemkab sudah sangat bagus. Namun, untuk desa, ada yang harus diperhatikan,” jelas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, Kamis (18/10).

Padahal, bila dikelola dengan baik, lanjut Sutarmo, pasar desa bisa menambah pendapatan desa setempat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

”Beberapa desa sudah kami berikan pendampingan dalam pengelolaan pasar tradisional yang jadi milik desa. Kami tidak bisa membantu lebih seperti membangun pasar karena kewenangan sepenuhnya milik desa,” bebernya.

Pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan pasar tradisional dengan mengambil sumber keuangan sebagai usaha perbaikan dari dana desa atau alokasi dana desa. Tapi, hal tersebut jarang dilakukan karena besarnya kebutuhan pembangunan pasar. Sedangkan dana desa lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik. Seperti membangun jalan, talut, dan lainnya.

”Ada beberapa desa yang berani dan bersedia memperbaiki pasar tradisional karena masih berharap aktivitas pedagang tetap ada. Sehingga desa juga bisa mendapat pendapatan tambahan dari retribusi,” paparnya.

Ditambahkan Sutarmo, dalam pengelolaan pasar tradisional, pemerintah desa diminta ikut bertanggung jawab dalam penataan dan pengawasan. Salah satunya berkaitan lokasi berdagang harus di dalam pasar dan tidak boleh menempati memakai trotoar dan badan jalan. 

Hal serupa juga diberlakukan untuk parkir kendaraan karena dianggap dapat mengganggu kepentingan umum. (yan/wa)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia