Rabu, 21 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Sragen

Seleksi CPNS Surakarta, 141 Peserta Tidak Hadir

Selasa, 30 Oct 2018 18:55 | editor : Perdana

MEMANTAU: Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo hadir di acara tes seleksi CPNS di GOR Diponegoro Sragen.

MEMANTAU: Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo hadir di acara tes seleksi CPNS di GOR Diponegoro Sragen. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SRAGEN – Tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Kota Surakarta telah berlangsung tiga hari, Sabtu-Senin (27-29/10).  Berdasarkan rekapitulasi hingga hari kedua, sebanyak 141 peserta tidak hadir. 

Sekretaris Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Surakarta Dwi Ariyanto menyebutkan, pada tes hari pertama, dijadwalkan 678 peserta dalam tiga sesi. Dari jumlah tersebut hanya hadir 636 peserta. Sementara 42 peserta tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan pada tes hari kedua, dijadwalkan 2.250 peserta untuk lima sesi, namun pelamar yang hadir hanya 2.151 orang.

"Sedangkan 99 peserta tes tidak hadir di Sragen tanpa kabar yang jelas," ucap  Dwi Ariyanto kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin.

Pihaknya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran peserta tes CPNS, karena menjadi hak masing-masing peserta. Walau begitu dia memastikan tes CPNS untuk kota Surakarta berlangsung lancar sesuai jadwal.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo beserta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) melihat langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Gedung Olah Raga (GOR) Diponegoro Sragen, Senin (29/10). Menurutnya seleksi tahun ini tidak efektif serta menggunakan standar penilaian yang tidak adil.

Rudy mencontohkan seleksi CPNS untuk formasi tenaga kesehatan di Kota Bengawan, Pemkot hanya mendapatkan kuota 200 tenaga kesehatan. Kuota itu diperebutkan oleh lebih dari 7.000 peserta, dengan komposisi tersebut peluang setiap peserta adalah 1 dibanding 35.

”Inikan sama saja tidak efektif. Pemerintah ini melakukan pemborosan, karena hanya menyediakan kuota sedikit. Padahal peminatnya sangat banyak, 7.000 mendaftar, yang diterima 200. Yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak sebanding,” katanya.  

Dihadapan ratusan peserta yang sedang menunggu SKD, wali kota berpesan agar tidak menumpukan harapan pada seleksi CPNS. Dia mendorong agar sesama peserta seleksi menjalin komunikasi. Hal itu sangat berguna untuk membentuk jejaring dalam mencari pekerjaan di sektor lain.

“Ini nanti pasti ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Niatkan untuk pengalaman saja, tentunya sembari berdoa. Kalau tidak diterima, bisa nanti mendaftar kembali di rumah sakit umum daerah, tapi tidak PNS,” terang Rudy.

Selain ketimpangan kuota dengan pendaftar, Rudy juga menganggap sistim penilaian tidak memenuhi asas keadilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018, setiap peserta harus mendapatkan nilai minimal 143 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 80 Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 75 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Jika salah satu unsur tidak memenuhi passing grade maka otomatis tidak lolos.

”Meskipun akumulasinya tinggi, tapi ada satu yang dibawah passing grade itu tidak lulus. Lha ini yang sulit, ada yang satu sesi pesertanya 400, yang lulus hanya 10 orang. Ada juga yang lulus cuma 1, hingga cuma 2. Ini sistimnya perlu diperbaiki, kalau enggak ya berarti negara ini ra karep nganakne CPNS,” katanya.

Sementara itu Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga memiliki pandangan yang sama. Passing grade yang dipatok Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhitung rancu, bahkan bisa jadi peserta yang memiliki akumulasi nilai lebih tinggi tidak lolos, sedangkan peserta dengan nilai lebih rendah diterima.

“Kami meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem penilaiannya, kasihan peserta kalau seperti ini,” katanya. (irw/nik)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia