Rabu, 21 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Boyolali
#tampangboyolali

Bawaslu Kaji Aksi Damai di Boyolali

Selasa, 06 Nov 2018 07:00 | editor : Fery Ardy Susanto

Aksi damai terkait ucapan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Boyolali, Minggu (4/11).

Aksi damai terkait ucapan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Boyolali, Minggu (4/11). (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

BOYOLALI - Aksi damai masyarakat Boyolali, Minggu (4/11) lalu, tak luput dari perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali. Aksi massa buntut pernyataan calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subiyanto terkait tampang orang Boyolali disinyalir memang tak ada kaitannya dengan agenda politik.

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga, Bawaslu Boyolali Rubiyanto menyebut aksi massa tersebut tak ada hubungannya dengan politik. Namun aksi itu dilakukan pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

“Sesuai dengan surat pemberitahuannya Unras (Unjuk Rasa, Red). Karena kegiatannya tak berkaitan dengan kampanye, kami tak bisa mengarah ke temuan pelanggaran pemilu atau tidak,” ujar Rubi kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (5/11).

Bawaslu akan melihat konten aksi tersebut secara cermat dan lebih mendalam. Mencegah kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Selain kajian secara menyeluruh terhadap konten dan pengamatan di lapangan, Bawaslu juga perlu melakukan investigasi untuk mengumpulkan data tambahan.

“Kami belum bisa mengatakan ada pelanggaran ataupun ada temuan (dalam acara unjuk rasa, Red),” jelas Rubi.

Investigasi untuk mencermati tulisan-tulisan yang ada selama unjuk rasa. Isi orasi selama kegiatan tersebut berlangsung juga penting untuk dicermati lagi.

“Kalau kegiatan kampanye jelas menggunakan undang-undang pemilu. Jelas dan gampang menganalisanya,” tegas Rubi.

Mengenai peresmian Posko Badan Pemenangan Koalisi Adil Makmur oleh Prabowo, Bawaslu menyatakan tak ada temuan pelanggaran. Pelaksanaan kampanye dilakukan sebagaimana mestinya. Sudah diatur dalam UU Pemilu.

“Sudah. Kami sudah melakukan kajian. Tapi tak ada pelanggaran pemilu,” imbuh Rubi. (wid/edy)

(rs/wid/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia