Rabu, 21 Nov 2018
radarsolo
icon featured
Sragen

 Sragen Berharap Ada Kenaikan UMK

Rabu, 07 Nov 2018 20:43 | editor : Perdana

KERJA KERAS: Para pekerja menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja di Sragen.

KERJA KERAS: Para pekerja menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja di Sragen. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

SRAGEN – Besaran usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sudah diajukan pada gubernur sebesar Rp Rp 1.673.500. Ada peningkatan nilai pada usulan tahun ini, namun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menilai perlunya penijauan kembali soal regulasi usulan kenaikan upah.  

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen Pujiatmoko menyampaikan besaran yang diusulkan mengalami kenaikan Rp 127.007,28. Saat ini besaran UMK 2018 sebesar Rp 1.546.492,72. Meski demikian UMK Sragen berada di nomor dua terendah di wilayah eks Karesidenan Surakarta, diatas Kabupaten Wonogiri.

”Angka tersebut memang baru usulan dan nanti untuk ketetapannya menjadi wewenang gubernur, baik angkanya tetap, berkurang atau bertambah,” jelasnya.

Penetapan UMK 2019 yang akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, paling lambat 21 November mendatang. Penetapan itu serentak untuk 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Dia mengatakan, besaran usulan sudah disetujui Dewan Pengupahan Kabupaten. Dewan Pengupahan kabupaten terdiri dari berbagai unsur, seperti para pekerja yang diwakili serikat pekerja, para pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), para akademisi, serta dari pihak pemerintah daerah.

Penentuan besaran itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

”Angka usulan itu sudah disetujui semua pihak dan semua sudah tanda tangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua SPSI Sragen Rawuh Supriyanto menilai perlu peninjauan regulasi terkait terkait aturan pengupahan. Dia menyampaikan SPSI menginginkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan agar ditinjau ulang.

Dirinya mengungkapkan salah satu penentuan besaran UMK, harus dilakukan peninjauan di lapangan. Yakni dilakukan survei berbagai barang-barang dan kebutuhan pokok. Adanya survei harga di pasar juga dirasa lebih menguntungkan bagi pekerja dalam kenaikan besaran UMK.

”Kalau dari SPSI kesepakatannya memang kalau sudah lima tahun, PP 78/2015 itu memang harus ditinjau ulang,” terangnya.

Rawuh mengatakan survei harga-harga kebutuhan pokok di pasar dirasakan lebih menguntungkan bagi para pekerja. Setelah PP itu berlaku, maka tidak ada lagi survei di pasar untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu acuan dalam menentukan besaran UMK.

Dengan adanya survei, besaran kenaikan UMK bisa di atas 10 persen. Sedangkan jika hanya mengacu pada PP 78/2015, besaran kenaikan rata-rata UMK hanya di bawah 10 persen. Dengan alasan memicu tingkat inflasi nasional atau daerah.

Dia menyampaikan para pekerja pihaknya sepakat dengan besaran UMK Sragen 2019, yang diusulkan Rp 1.673.500. (din/nik)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia