Minggu, 16 Dec 2018
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Sewa Lahan KAI Naik, Warga Kelimpungan 

20 November 2018, 16: 21: 22 WIB | editor : Perdana

Sewa Lahan KAI Naik, Warga Kelimpungan 

SUKOHARJO - Warga Dusun Gembongan, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura yang tinggal di lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) resah. Sebab, sewa tanah melonjak signifikan dan memberatkan warga. Mereka minta KAI mengevaluasi hal ini.

Ketua Paguyuban Siti Migunani Dusun Gembongan Ali Judan mengatakan, kenaikan tarif sewa sangat tinggi mulai Rp 1 juta menjadi Rp 10 juta per tahun. Dengan kenaikan tersebut tentu warga menjadi resah. Apalagi rata - rata dari mereka sudah ada puluhan tahun bermukim di lokasi tersebut. 

Selama ini pihaknya juga tidak pernah telat dalam membayar sewa. Bahkan, pajak bumi dan bangunan mereka juga tertib membayar. Warga mulai kaget dengan tarif sewa sejak 2010 lalu. Mereka bingung karena muncul tagihan sewa mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta. "Padahal kami itu menempati lahan 200 meter - 300 meter. Naiknya tagihan ini memberatkan warga penyewa untuk itu kami minta hearing dengan komisi III," paparnya. 

Ali mengatakan, seharusnya PT. KAI bisa melihat dari sejarah dimana tanah yang tidak bernilai menjadi bernilai saat ini. Dia mencontohkan, seperti anak kos yang baru dan lama tentu ada perbedaan tarif. Yang lama seharusnya lebih ringan dari yang baru. 

Sementara itu, dia juga kecewa dengan PT. KAI yang hanya membagikan surat perjanjian tanpa rembukan dengan warga. Warga hanya diminta segera melakukan tanda tangan. "Kita juga perlu mempelajari terlebih dahulu soal perjanjian yang diberikan. Kami ingin perhatikan kami juga ada yang sudah menempati sejak 1983," papar dia.

Perwakilan Daop VI Yogyakarta, Eko Purwanto mengatakan, soal lahan tersebut sudah memiliki dasar hukum sejak lama. Bahkan, dia menyebutkan dasar hukum tersebut sejak zaman Belanda. Dari sejarahnya, jalur tersebut merupakan  jalur operasional KA jurusan Boyolali tetapi sekarang tidak beroperasi. 

Dia juga mengaku penarikan retribusi sempat vakum sejak 2010. Namun, ada Surat Keputusan (SK) Direksi pada 2016 soal tarif sewa. Soal dasar penerapan sewa lahan PT KAI tak aktif adalah permen dan peraturan direksi. 

Pihaknya menjelaskan, untuk nilai tarif sewa lahan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah belakang yakni Rp 800 ribu. Sementara kalau bagian tanah depan dekat jalan raya Rp. 2 juta. "Nilai NJOP ini dari tahun ke tahun bisa berubah. Nilai sewa juga otomatis berubah. Tapi apa yang dihiringkan dengan DPRD Sukoharjo ini akan kami sampaikan pada pimpinan," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Dahono Marlianto mengatakan, pihaknya meminta agar PT.KAI menunda penarikan retribusi. Mereka disarankan berembuk dengan warga penyewa difasilitasi pemerintah desa. "Kepastian hukum kepemilikan tanah di Gembongan diperjelas agar retribusi yang dikenakan kepada warga memiliki dasar hukum, " papar dia saat Hearing Senin (19/11). (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia