Selasa, 22 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Pemkab Kekurangan 8.000 PNS

08 Desember 2018, 09: 00: 59 WIB | editor : Perdana

MINUS: PNS mengikuti upacara di halaman Kantor Pemkab Klaten.

MINUS: PNS mengikuti upacara di halaman Kantor Pemkab Klaten. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian Daerah (BKPPD) Klaten bakal memaksimalka potensi PNS yang ada guna meningkatkan kinerja terutama pada pelayanan masyarakat. Hal ini menyusul berkurangnya jumlah PNS di jajaran Pemkab Klaten setiap tahunnya sehingga tinggal menyisakan 10.240 pegawai saja.

Sekretaris BKPPD Klaten, Slamet mengatakan, kebutuhan ideal PNS berdasarkan analisa beban kerja sekitar 18 ribu pegawai. Secara umum masih banyak kekurangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi setiap tahunya akan semakin berkurang. Karena banyak yang pensiun.

Tahun ini sebanyak 724 PNS akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan perhitungan BKPPD, rata-rata setiap tahunnya jumlah PNS yang pensiun mencapai 700 pegawai. Maka itu jumlah PNS di Klaten akan semakin berkurang. Sehingga diperlukan penataan pegawai guna memaksimalkan kinerja.

”Mau tidak mau perlu dilakukan dalam memaksimalkan potensi PNS yang ada. Saya harap pegawai harus pintar-pintar mengelola kinerjanya. Karena tuntutan semakin tinggi, tetapi terbatas. Terutama berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Slamet kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (6/12).

Salah satu strategi memaksimalkan potensi pegawai dengan melakukan mutasi. Hanya saja penempatan yang dilakukan harus sesuai kemampuan dan kompetensi pegawai. Harapannya penataan dalam organisasi pegawai itu menjadikan kinerja semakin efektif dan efesien meskipun terbatas.

Slamet juga berharap pada 709 formasi dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Terdiri dari formasi umum mulai dari tenaga guru, kesehatan dan teknis lainnya. Melalui pengadaan tersebut diharapkan bisa menutup kekurangan pegawai yang ada di Pemkab Klaten sendiri.

”Melalui pengadaan itu, setidaknya kebutuhan pegawai bisa terpenuhi. Karena masih kekurangan. Tetapi mau tidak mau tetapkan memanfaatkan potensi yang ada dengan mendorong pegawai untuk lebih giat bekerja. Bisa saja dengan melakukan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan,” urai Slamet.

Berdasarkan data analisas beban kerja di sektor pendidikan, kekurangan pegawai paling banyak. Pihaknya tidak menjelaskan secara detail kebutuhan tenaga pendidik yang diperlukan. Tetapi dalam waktu dekat segera dilakukan penataan untuk penempatan para guru guna memenuhi persyaratan sertifikasi.

”Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanan tugas organisasi di sekolah, akan ada penambahan jam mengajar pada guru-guru. Terutama yang jam mengajarnya masih kurang memenuhi persyaratan sertifikasi. Total ada sekitar 50-an guru yang akan kita lakukan penataan ulang ke sejumlah sekolah sehingga memberikan kesempatan mereka memiliki jam mengajar yang lebih terkait penilaian angka kredit,” tandasnya.

Slamet menuturkan, mutasi penempatan para guru juga dampak dari adanya grouping yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap sejumlah sekolah. Maka itu pada bulan ini dilakukan mutasi sehingga pada tahun ajaran baru menempati tempat mengajar yang baru. Hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai khususnya para guru berstatus PNS. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia