Senin, 25 Mar 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

10.000 Kartu Keluarga Sejahtera Menumpuk

11 Desember 2018, 14: 36: 42 WIB | editor : Perdana

CEK LIST: Distribusi BPNT di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri.

CEK LIST: Distribusi BPNT di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

WONOGIRI – Lebih dari 10.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan nontunai (BPNT) belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Penyebabnya antara lain, pergi merantau sehingga saat pendistribusian KKS belum dapat mengambil.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Suwartono mengatakan, BPNT di-launching November lalu. Jumlah total KPM penerima  BPNT sebanyak 81.474. Rinciannya, KPM BPNT program keluarga harapan (PKH) sebanyak 41.632  yang secara otomatis dapat menggunakan kartu KKS. Sedangkankartu KKS non-PKH sebanyak 30.234.

"Sampai saat ini, jumlah KPM yang belum terbagi 10.176 KPM," terang Suwartono, Senin (10/12). Kondisi tersebut disebabkan saat ada penjadwalan ulang penerima KKS, KPM tidak datang. Faktor lainnya, karena sakit, jompo, pergi merantau, dan kemungkinan penerima bantuan telah meninggal dunia.

Saat pendistribusian KKS, lanjut Suwartono, ditemukan adanya kartu yang hilang setelah diterima KPM. Kendala lainnya, saat pencairan di e-warong ada saldo 0 maupun kartu error, serta adanya kekurangan pada mesin electronic data capture (EDC) di sekitar 12 titik e-warong.

Antara lain dua unit EDC di Kecamatan Sidoharjo, satu di Kecamatan Selogiri, satu di Tirtomoyo, satu di Giriwoyo, empat di Kecamatan Giritontro dan satu di Pracimantoro.

Ada pula 11 mesin EDC yang sudah terdistribusi tetapi masih error alias belum dapat digunakan untuk pemindahbukuan BPNT. "Solusi kekurangan mesin EDC dengan meminjam EDC e-warong terdekat yang telah selesai melaksanakan penyaluran BPNT," ungkap Suwartono.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menilai, perlu ada evaluasi global terkait data penerima BPNT. Sebab, basis data terpadu yang digunakan pemerintah pusat adalah data 2015. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dalam rentang waktu tiga tahun telah terjadi peristiwa penting kependudukan di masyarakat.

"Data dari dinas kependudukan dan catatan sipil itu per tahun ada 12.000 peristiwa penting, salah satunya orang meninggal dunia. Yang terdata hanya sekitar 4.000. Sisanya 8.000 tidak terdata karena berbagai alasan. Lalu, 8.000 kali tiga tahun sudah berapa? Kemungkinan ada sekian persen dari KKS yang belum terdistribusikan itu sudah meninggal dunia. Maka dalam waktu dekat ini kami jadwalkan dilakukan evaluasi data penerima KKS," ucap bupati. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia