Rabu, 27 Mar 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

SK Lima PPK Sukoharjo Dicabut 

14 Desember 2018, 21: 05: 59 WIB | editor : Perdana

SERIUS: Sidang Putusan dengan agenda dugaan pelanggaran Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Sukoharjo digelar.

SERIUS: Sidang Putusan dengan agenda dugaan pelanggaran Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Sukoharjo digelar. (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

SUKOHARJO – Sidang putusan dugaan pelanggaran Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Sukoharjo digelar di Kantor Bawaslu Sukoharjo (14/12).  Hasilnya, KPU diperintahkan mencabut dan membatalkan SK lima nama PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, sidang kemarin membatalkan lima nama SK rekrutmen PPK Sukoharjo. Lima yang mereka batalkan tersebut terbukti secara administrasi tidak sesuai prosedur SE 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018. ”Makannya kami batalkan itu lima SK, tidak semua hanya lima,” papar dia.

Pihaknya mengatakan, KPU Sukoharjo harus melakukan seleksi ulang pada lima nama SK yang dibatalkannya tersebut. Mereka harus menginformasikan pada publik tiga hari setelah putusan ini. Sementara itu, terkait hal ini KPU Sukoharjo bisa melakukan koreksi hasil putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melalui Bawaslu Jateng. Permohonan koreksi dikirimkan maksimal tiga hari setelah putusan.

Lima nama yang dibatalkan dan dicabut SK-nya adalah Pamella Putritara Endriasari, Kecamatan Baki; Muhammad Amri, Kecamatan Grogol; Muh Arif Sulistiyanto, Kecamatan Kartasura; Kurniawan Rahmadika, Kecamatan Nguter; Dahwan Asqolani, Kecamatan Polokarto. ”Hanya lima nama ini yang diputuskan dibatalkan dan dicabut SK-nya,” papar Bambang.

Sementara itu, Pelapor Bayu Sapto Nugroho mengatakan, pihaknya menerima putusan tersebut walaupun tidak dikabulkan semuanya. KPU dalam hal ini sudah terbukti secara administrasi melakukan pelanggaran. ”Sesuai putusan sudah terbukti dalam persidangan,” papar dia ditemui usai sidang kemarin.

Sementara itu, Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan, belum bisa mengambil sikap terkait putusan tersebut. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dari putusan tersebut. Setelah dipelajari pihaknya baru akan memutuskan melakukan koreksi terkait putusan tersebut atau tidak.

Pihaknya kemarin tidak bisa menghadiri sidang lantaran sedang melaksanakan Bintek LPSDK. Setelah ini pihaknya akan melakukan koordinasi untuk melakukan pencermatan. Selain itu, pihaknya juga belum menerima salinan tersebut. ”Nanti akan kita pelajari dan akan tindaklanjuti seperti apa terlebih dahulu,” papar dia. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia