Selasa, 22 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Tukang Batu RTLH Dapat Uang Saku

15 Desember 2018, 16: 45: 59 WIB | editor : Perdana

BERTAHAP: Ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa serahkan bantuan RTLH.

BERTAHAP: Ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa serahkan bantuan RTLH. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo berencana meningkatkan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2019. Anggaran lebih itu digunakan untuk membayar tukang batu.

Selama ini, pembangunan RTLH lebih berdasar pada asas gotong royong. Masyarakat di sekitar pembangunan memberikan tenaganya tanpa dibayar. Pemkot juga mengerahkan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) kelurahan untuk turut serta. Anggaran RTLH Rp 15 juta khusus digunakan untuk membeli material.

“Kalau tahun depan rencananya ada stimulan untuk tukang yang menggarap. Jadi, mereka akan bekerja sebagai ahli,” ujar wali kota usai menghadiri peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial tingkat Propinsi Jawa Tengah di Lapangan Sriwaru, Sondakan, Laweyan, Jumat (14/12).

Menurut perhitungan, biaya pembangunan RTLH menjadi Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per hunian. Angka tersebut dianggap realistis untuk membangun dan membayar tukang yang dipekerjakan secara harian. Setiap hari pemkot akan mengirim tim untuk mengawasi kualitas dan kuantitas pekerjaan.

“Kita cek, sehari ini dapat berapa kubik. Standar tukang bangunan itu ada sendiri, sehari berapa meter kubik. Kalau ternyata lambat, ya kita ganti saja,” terangnya.

Meski membayar tukang, Rudy berharap masyarakat di lingkungan RTLH tetap ikut membantu seperti biasa. Linmas juga akan dikerahkan mewujudkan rumah yang layak huni. Rencananya pada 2019 akan ada 900 RTLH yang diberi bantuan. Jumlah tersebut belum termasuk RTLH yang akan digarap menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Sementara itu, peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial diisi dengan pasar murah. Diserahkan pula bantuan sembako dan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan, kesetiakawanan sosial harus digalakkan demi kesejahteraan masyarakat. Terlebih dengan iklim politik yang sedikit memanas, gubernur meminta masyarakat menahan diri serta melihat kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

“Kesetiakawanan sosial ini adalah warisan luhur dari orang tua kita. Semoga kita bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” kata gubernur dalam sambuatan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Jawa Tengah Heru Setiadi. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia