Minggu, 20 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Features

RR Mayyasari Gondhodiwiryo, Salurkan Kritik Wakil Rakyat Lewat Media

17 Desember 2018, 12: 57: 12 WIB | editor : Perdana

RR Mayyasari Gondhodiwiryo, Salurkan Kritik Wakil Rakyat Lewat Media

Tidak perlu menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan jeritan hari rakyat. Tak perlu menjadi politikus untuk kritis di dunia politik. Itulah yang dilakukan RR Mayyasari Gondhodiwiryo. Kerabat Pura Mangkunegaran ini memilih jalur independen dalam menyuarakan aspirasi rakyat daripada masuk partai politik. Seperti apa sosoknya?

SILVESTER KURNIWAN, Solo 

WAJAH-wajah segar kaum muda Indonesia banyak berseliweran di berbagai media maupun layar televisi, khususnya membahas isu-isu aktual tentang politik terkini jelang Pemilu 2019. Ketajaman pikir dan tingkat kekritisan generasi muda agaknya menjadi warna tersendiri yang menarik sejumlah partai politik untuk meminang kaum milenial tersebut agar panggung politik jadi lebih berwarna.  

Sebagian ada yang akhirnya tergoda masuk ke ranah politik praktis. Namun, sebagian lainnya masih bertahan dengan pandangan idealis mereka berada di luar sistem. Seperti prinsip yang hingga saat ini dipegang RR Mayyasari Gondhodiwiryo.

Kerabat Pura Mangkunegaran ini memilih menjadi pengamat sosial politik daripada terjun ke politik praktis. Meski demikian, dia tidak melupakan untuk menghadiri berbagai kegiatan di Pura Mangkunegaran. 

Layaknya kerabat kerajaan, dirinya rutin hadir dalam berbagai kegiatan dan upacara adat yang digelar. Meski kegiatan pribadinya mewajibkan harus keliling Indonesia, dirinya selalu menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halaman keluarga besarnya dulu. 

“Kakek saya ada garis keturunan dari Mangkunegaran. Tapi saya besar di Semarang,” ujar perempuan yang akrab disapa Mayya tersebut.

Mengenai kecenderungan dia menyukai dunia politik, gadis kelahiran Bandung, 24 Desember 1988 ini mengaku karena terpengaruh dari sosok ayahanya. Mengingat sang ayah R. May Eddy Gondhodiwiryo sempat menjadi legislator di DPRD Jawa Barat sebelum akhirnya naik menjadi DPR RI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dulu. Karena itu, dunia politik bukan lagi hal asing bagi dirinya. 

“Mungkin sudah terbiasa melihat aktivitas ayah saya. Jadi secara tidak sadar saya mulai senang dengan topik-topik sosial kemasyarakatan dan politik di Indonesia,” jelas dia.

Karena itu tak heran bila dalam melanjutkan studinya di jenjang magister dia memilih disiplin ilmu sosial. Termasuk aktif di ranah sosial kemasyarakatan. Mulai dari aktivis perlindungan perempuan dan anak, pariwisata, antikorupsi, asosiasi kemaritiman, dan gerakan antinarkoba besutan Henry Yosodiningrat yang merupakan sahabat dari ayahnya sendiri. 

“Awal karir saya dari modeling, kemudian beberapa tahun ini lebih konsen mengamati kegiatan politik. Mungkin menurun dari ayah,” gurau dia.

Kekritisan terhadap persoalan sosial politik dan birokrasi ini dia tuangkan lewat tulisan di berbagai jurnal dan surat kabar di Indonesia. 

“Tiga fungsi dasar DPR pun saya melihat masih belum terlaksana dengan maksimal. Baik fungsi legislatif yang sering menjadi sorotan dan tolok ukur keberhasilan kinerja DPR. Yakni, fungsi anggaran, pengawasan, legislasi,” bebernya.

Pada 2017 misalnya. Produk legislasi yang dihasilkan hanya 11.5 persen dari target keseluruhan. Citra dan kinerja DPR ini semakin diperparah dengan tradisi perpanjangan proses pembahasan RUU yang melebihi tenggang waktu tiga kali masa sidang. 

Belum lagi, uji materi di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan berulang kali. Kemudian tidak adanya pembahasan dan evaluasi komprehensif akan hasil reses para anggota DPR guna menyerap aspirasi rakyat. 

“Ini potret birokrasi dan birokrat kita. Sudah semakin parah. Padahal, rakyat membayar pajak sangat tinggi. Salah satunya untuk menggaji para wakil rakyat. Namun belum diimbangi dengan kinerja yang baik,” tegas Mayya. 

Berbagai kritikan tajam disertai fakta-fakta ini ternyata membuat Mayya banyak dilirik berbagai pihak, tanpa terkecuali sejumlah partai besar. Kendati demikian, dirinya tidak tergoda untuk terjun ke politik praktis. Dia memilih sebagai kritikus waras yang berani bersuara dan mengoreksi kinerja wakil rakyat dan birokrasi yang belum ideal. 

“Ada beberapa yang menawarkan saya jadi kadernya. Tapi saya pastikan saat ini tidak akan terlibat dalam partai manapun,” ujarnya.

Dia memandang bahwa integritas partai dan sistem partai belum bekerja secara maksimal. Keberadaan perempuan di dalam partai masih sering bertendensi negatif dan kurang produktif. 

“Saya pikir partai harus memperbaiki sistem dan kualitas rekrutmen serta kaderisasi sumber daya manusia. Mengingat, mereka akan menjabat dalam struktural birokrasi, mulai dari kepala daerah, wakil rakyat, hingga kepala negara,” tegas Mayya. (*/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia