Senin, 21 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Features
Hukum Adat bagi Si Tukang PHP

Didenda Rp 25 Juta kalau Batal Nikahi Kekasih

31 Desember 2018, 17: 32: 24 WIB | editor : Perdana

Didenda Rp 25 Juta kalau Batal Nikahi Kekasih

MENIKAH, tentu merupakan momen yang membahagiakan bagi sepasang kekasih serta orang tua dan keluarga besar. Bahkan jauh-jauh hari, kedua belah pihak keluarga biasanya akan menggelar berbagai persiapan menyambut pesta di hari pernikahan.

Namun, bagaimana jika hari yang dinanti-nanti itu tiba-tiba batal atau dibatalkan? Tak hanya kesedihan yang dirasakan, namun tentu juga rasa kecewa dan malu dari pihak keluarga yang sudah terlanjur menyiapkan segalanya

Nah, rupanya warga masyarakat di sejumlah wilayah punya aturan tersendiri sebagai sikap tegas atas kasus pembatalan pernikahan. Yakni, denda bagi mereka yang membatalkan pernikahan. Tidak ada yang tahu pasti kapan hukum adat ini tercetus. Tapi, hingga sekarang, warga di dua dusun, Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro aKabupaten Wonogiri masih mempertahankan aturan tersebut. 

Layaknya kehidupan sosial di dusun lainnya, hubungan emosional antarwarga Dusun Purno Kidul cukup erat. Mereka juga kompak memegang aturan hukum adat warisan para leluhur berupa denda nikah. Wiji, kepala dusun (kadus) setempat mengaku pernah mendengar adanya sanksi serupa bagi yang membatalkan pernikahan di Sukoharjo, Boyolali, dan Jogja. Namun, bentuk dendanya berbeda-beda.

Selama 25 tahun menjabat Kadus Purno Kidul, Wiji mencatat telah terjadi lima kali pembatalan pernikahan. Salah satunya terjadi pada 2006. Bagaimana teknis sanksi tersebut? Wiji mengatakan, jika ada pasangan yang sudah bertunangan kemudian salah satu pihak membatalkan pernikahan, maka akan dikenakan denda. Itu karena pembatalan nikah dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga dan warga desa lainnya.

Pepalang dan Gol

Hukum adat tersebut dijelaskan lebih detail kepada pasangan saat proses pertunangan yang disaksikan kedua belah pihak keluarga, kelapa dusun, ketua RT dan sejumlah saksi. Ada dua poin hukum adat Dusun Purno Kidul. Poin pertama disebut Pepalang, yakni jika pihak pasangan putra maupun putri membatalkan pernikahan, maka akan dikenakan denda dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan.

Poin kedua disebut Gol, yakni jika ada salah seorang keluarga pasangan meninggal dunia, hari H pernikahan bisa ditunda bulan atau tahunnya sesuai kesepakatan dan diadakan pertemuan kembali. Bisa juga ketika ada keluarga sakit parah, tanggal pernikahan bisa dipercepat.

Selain itu, warga Dusun Purno Kidul mempunyai kesepakatan tenggang waktu maksimal selama enam bulan setelah pertunangan untuk melangsungkan pernikahan. “Adanya perjanjian pertunangan dan tenggat waktu ini untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, seperti perselingkuhan atau pertengkaran yang kemudian bisa menimbulkan batalnya pernikahan,” beber Wiji.

Berapa denda yang harus dibayarkan bagi pihak yang membatalkan pernikahan? Wiji menyebut bervariasi, tergantung kesepakatan bersama tiap dusun. Untuk di Dusun Purno Kidul, pernah diterapkan denda pasir sebanyak lima rit (satu truk tidak penuh). Material tersebut kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur dusun.

Mengikuti perkembangan zaman, denda pembatalan nikah kemudian dirupiahkan dengan nominal Rp 10 juta. Rinciannya, Rp 5 juta akan diberikan kepada pihak pasangan yang merasa dirugikan, sisanya dimasukkan ke kas dusun.

Denda hingga Rp 25 Juta

Hukum adat serupa juga diterapkan di Dusun Klampok, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Kepala dusun setempat Sutarman menerangkan, hukum adat tersebut bertujuan mencegah hal yang tak diinginkan menjelang hari pernikahan, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. “Jangan sampai (pertunangan, Red) yang sudah direstui orang tua itu cuma dilecehkan,” tegasnya. 

Sebelumnya, untuk bentuk denda pembatalan nikah di Dusun Klampok berupa tujuh rit pasir. Kemudian diubah dengan denda uang senilai Rp 5 juta dan naik menjadi Rp 25 juta. “Dahulu (denda, Red) Rp 5 juta takut. Sekarang Rp 25 juta masih digampangkan,” pungkasnya. 

Hukum Adat Masih Diperlukan

Sementara itu, dosen Sastra Daerah Universitas Sebelas Maret (UNS) Supardjo menuturkan, hukum adat satu daerah dengan lainnya pasti berbeda. Itu disebabkan setiap kelompok masyarakat mempunyai kesepakatan masing-masing. Tapi yang jelas, telah disepakati bersama dan isinya berupa sanksi sosial.

“Hukum adat tidak bisa digeneralisasi karena yang dianggap baik oleh sekelompok masyarakat, belum tentu baik bagi kelompok yang lain,” terang Supardjo. 

Soal hukum adat yang mengatur tentang denda pembatalan pernikahan di Dusun Purno Kidul dan Dusun Klampok, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Supardjo memprediksi, awalnya bersifat lisan. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum adat tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian di atas kertas (tertulis) antara kedua belah pihak yang terlibat. 

Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan dan memperjelas adanya kesepakatan dalam perjanjian tersebut. “Masyarakat sana menjunjung tinggi apa yang sudah disepakati. Terlepas dari nilai dan bentuk (denda, Red) diubah. Perubahan ini dimaksudkan agar orang tidak melanggar,” kata dia. 

Ditambahkan Pardjo, di daerah tempat tinggalnya, yaitu Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar juga mempunyai semacam hukum adat tentang pembatalan pernikahan. Isinya, jika yang membatalkan pernikahan adalah pihak perempuan, maka harus mengembalikan seserahan kepada pihak laki–laki dengan jumlah dua sampai tiga kali lipat.

Tapi, jika yang membatalkan pernikahan pihak laki–laki, maka pihak perempuan tidak berkewajiban mengembalikan seserahan. Tujuan adanya hukum adat tersebut mencegah agar tidak terjadi pembatalan pernikahan. 

Selain denda material, sanksi yang cukup berat dari hukum adat adalah bersifat sanksi sosial, karena akan diingat masyarakat seumur hidup, dan menjadi catatan buruk si pelanggar.

Kepala program studi (prodi) Sastra Daerah UNS Supana menerangkan, meskipun zaman sudah modern, masyarakat masih membutuhkan hukum adat untuk menciptakan ketenteraman bersama. “Aturan yang dibuat itu masih relevan dengan permasalahan masyarakat zaman sekarang,” terangnya. (iaw/zf/daf/wa/ria)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia