Minggu, 24 Mar 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Pihak Asing Dilarang Sumbang Dana Kampanye

07 Januari 2019, 21: 14: 28 WIB | editor : Perdana

SEMANGAT: Para perlipat kertas suara Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2018 beberapa waktu yang lalu. 

SEMANGAT: Para perlipat kertas suara Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2018 beberapa waktu yang lalu. 

WONOGIRI – Pihak asing dilarang memberikan sumbangan dana kampanye pada pemilu 2019. Hal tersebut jelas tertuang dalam undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, ada beberapa pihak lain yang dilarang seperti BUMD dan Pemerintah Daerah. 

Ketua Bawaslu Ali Mahbub mengatakan, memang ada aturan yang mengatur terkait dengan dana kampanye ini. Ada beberapa pihak yang dilarang memberikan sumbangan dana kampanye.  ”Ada aturan yang mengatur soal dana kampanye ini,” papar dia. 

Mereka diantaranya pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Juga hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara. Termasuk badan usaha milik daerah; atau Pemerintah desa dan badan usaha milik desa. 

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan resiko peserta pemilu tidak melaporkan sumbangan dana kampanye. Dijelaskan dalam pasal 338 ayat (3) bahwa pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan penetapan sebagai anggota DPRD Kabupaten terpilih. 

Sementara itu, terkait sumbangan dana kampanye ini. Dari data yang masuk di KPU sampai Rabu (2/1)  Partai Golkar menjadi Partai dengan penerima sumbangan dana kampanye paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 48.500.000,-. Sementara itu Tim Kampanye Probowo Sandi melaporkan sumbangan dana kampanye paling rendah, yaitu Rp. 50.000.

”Pengawasan kita tidak langsung ke lapangan, tetapi kita memastikan parpol, paslon, DPD menyampaikan LPSDK nya ke KPU sesuai jadwal. Untuk peserta pemilu 2019, seluruhnya sudah melaporkan sumbangan dana kampanyenya tepat waktu,” kata dia. 

Lebih lanjut dikatakan Ali, pemilu serentak 2019 ini berbeda dengan Pilkada Jateng 2018 untuk laporan sumbangan dana kampanye. Pada Pilkada Jateng 2018, sumbangan dana kampanye dilaporkan berkala, kalau Pemilu serentak 2019 hanya sekali dilaporkan. ”Nah disini susahnya ngeceknya. Hanya kami berharap segala pendaptan dan pengeluaran biaya kampanye mestinya tercatat dan dimasukan dilaporan dana kampanye,” pungkasnya. (kwl/yan)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia