Senin, 21 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Ratusan APK Dikukut Bawaslu

09 Januari 2019, 14: 53: 42 WIB | editor : Perdana

DITERTIBKAN: Petugas tim gabungan menurunkan sebuah APK berupa baliho yang dinilai melanggar aturan.

DITERTIBKAN: Petugas tim gabungan menurunkan sebuah APK berupa baliho yang dinilai melanggar aturan. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

SRAGEN – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari calon anggota legislatif (Caleg) dinilai melanggar aturan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen. Setelah melayangkan surat peringatan, kemudian Bawaslu menindak tegas sejumlah APK yang terpasang di lima kecamatan bersama tim gabungan.

APK yang terpasang tersebut dikukut atau ditertibkan tim gabungan, karena tanpa melalui proses perizinan yang benar. Tim yang terjun  di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polres, Kesbangpol, Satpol PP,dan KPU. 

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budi Prasetyo menjelaskan, APK yang melanggar ini dinilai melanggar aturan dan tak berizin. Sedikitnya ada 82 APK berbentuk baliho yang dinyatakan melanggar, model spanduk sebanyak 37 APK. Selain itu ada bentuk poster sejumlah 65 buah dan sticker sebanyak 48 buah. Sedangkan bendera yang dipasang diatas pohon ada 21 titik. ”Khusus tim dari kabupaten membersihkan APK yang besar. Sedangkan Panwascam membersihkan APK yang kecil-kecil,” terangnya, Selasa (8/1).

Budi menegaskan hampir mayoritas caleg melanggar aturan. Seperti APK yang tak diizinkan dan dipasang sendiri oleh caleg atau timnya. Seharusnya caleg berkoordinasi dengan parpol untuk pemasangan APK. Sehingga parpol menguruskan izin ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu.

Karena itu, Bawaslu Sragen meminta masyarakat ikut pro aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi tahun ini. Terbukti selama periode Agustus hingga Desember 2018 hasil kerja Bawaslu Sragen terbantu oleh laporan dari masyarakat.

Dwi Budi Prasetyo menambahkan Bawaslu pada April 2019, bersama masyarakat akan berperan aktif di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, ketika sebelum maupun sesudah pemilu warga dipersilakan menemui pengawas. ”Baik sebelum maupun sesudah akan kami tindaklanjuti,” terang Budi, kemarin.

Sementara itu, Kasi Penindakan Satpol PP, Agung mengatakan, dalam penertiban itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kendati begitu ada parpol yang taat aturan dan ada pula yang tidak. Pihaknya memberi paringatan 1 x 24 jam, ada sekitar 30 persen hingga 40 persen mereka yang taat aturan.

”Ini (penertiban, Red) kita lakukan sampai lima kecamatan dengan prioritas baliho-baliho yang besar dulu. Untuk spanduk dan sticker kita koordinasi dengan pihak kecamatan. Yang jelas hari ini (kemarin, Red) lima kecamatan harus tuntas. Lima kecamatan itu adalah Sragen, Sidoharjo, Masaran, Plupuh dan Tanon,” jelas Agung. (din/edy)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia