Senin, 21 Jan 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Dikucuri Rp 18 Miliar, Kelurahan Diawasi Berlapis 

12 Januari 2019, 16: 43: 39 WIB | editor : Perdana

Dikucuri Rp 18 Miliar, Kelurahan Diawasi Berlapis 

SOLO – Kelurahan di Kota Solo akan mendapatkan jatah alokasi dana kelurahan sebesar Rp 18 miliar dari pemerintah pusat. Berkaca pada pengelolaan dana desa, pemkot akan melakukan sistem pengawasan berlapis agar tidak dikorupsi.

Dana kelurahan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan di 410 kabupaten/kota. Pemkot Surakarta mendapatkan jatah Rp 18 miliar yang dibagi untuk 51 kelurahan lama dan tiga kelurahan hasil pemekaran. Setiap kelurahan bakal mendapatkan pagu yang berbeda menyesuaikan luas wilayah dan kepadatan penduduk.

“Kalau dirata-rata setiap kelurahan menerima Rp 370 juta hingga Rp 380 juta. Paling besar Kelurahan Mojosongo akan menerima Rp 1,1 miliar. Paling sedikit Kepatihan Wetan dan Kepatihan Kulon,” terang Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Untara saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/1).

Dengan nilai yang relatif besar tersebut, permkot bakal menerapkan pengawasan berlapis. Untara tidak ingin pemanfaatan dana kelurahan tidak sesuai aturan. Bahkan dia tidak mau lurah dan jajarannya masuk bui seperti beberapa kasus penyalahgunaan dana desa.

“Jangan sampai terjadi itu. Banyak yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Tetapi saya kira SDM (sumber daya manusia) di Solo bisa diandalkan. Nanti camat saya minta untuk mengawasi secara ketat,” tegasnya.

Selain camat, dia akan mengerahkan tim dari inspektorat untuk mendampingi, memantau dan mengawasi siapapun yang mengelola dana kelurahan. Pengawasan berlapis itu dirasa perlu agar dana yang baru kali pertama didapat tidak disalahgunakan.

“Kami akan dorong agar dana kelurahan digunakan sesuai dengan rekomendasi musrenbangkel (musyawarah rencana pengembangan kelurahan). Lurah menggandeng LPMK (lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan) untuk mengetahui prioritas pembangunan kedepan,” terangnya.

Sementara itu Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyambut positif dikucurkanya dana kelurahan pada 2019 ini. Menurutnya, pemanfaatan anggaran tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari  peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Asalkan sesuai dengan juklak dan juknis itu saja udah pasti benar. Tapi kalau keluar ya salah,” katanya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia