Selasa, 23 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Awas Muncul Dobel Anggaran Kelurahan

20 Januari 2019, 13: 10: 59 WIB | editor : Perdana

CEPAT: Warga mengurus administrasi kependudukan di kantor kelurahan. Sekda Untara ingatkan lurah teliti kelola anggaran.

CEPAT: Warga mengurus administrasi kependudukan di kantor kelurahan. Sekda Untara ingatkan lurah teliti kelola anggaran. (ARYADI ARMI SYAH PUTRA/RADAR SOLO)

SOLO – Kelurahan di Kota Solo mendapatkan anggaran dari berbagai sumber. Pemkot berharap lurah mengelola dengan baik agar tidak terjadi dobel anggaran.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta Untara, Sabtu (19/1). Menurutnya, setiap kelurahan memiliki anggaran yang berasal dari APBD Kota Surakarta. Ditambah dari dana kelurahan yang bersumber dari pemerintah pusat. Keduanya dapat dimanfaatkan bersamaan asal dikelola secara rapi.

“Yang penting administrasinya jelas. Misal kelurahan ingin memerbaiki jalan kampung sepanjang 100 meter. Ternyata anggaran APBD hanya cukup 70 meter. Sisanya bisa saja menggunakan dana kelurahan. Itu namanya bukan dobel anggaran,” katanya.

Penggunaan dua sumber anggaran itu harus berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. Selain itu, lurah juga harus konsultasi ke jajaran di atasnya. Sistem penyusunan laporan pun juga harus terpisah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harus jelas, anggaran senilai ini dipakai untuk ini, dan seterusnya. Jangan sampai penggunaan dana kelurahan seperti dana desa. Kan ada sebagian kepala desa ditangkap karena salah mengelola anggaran. Ada yang tidak mengambil uangnya, tetapi kesalahan administratif. Nah, itu jangan sampai terjadi,” terang dia.

Pemkot mendapatkan alokasi dana kelurahan melalui dana alokasi umum (DAU) tambahan 2019 senilai Rp 18 miliar. Dana kelurahan diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan di 410 kabupaten/kota.

Jatah Rp 18 miliar yang dimiliki pemkot dibagi untuk 51 kelurahan lama dan tiga kelurahan hasil pemekaran. Setiap kelurahan bakal mendapatkan pagu yang berbeda menyesuaikan luas wilayah dan kepadatan penduduk.

“Kalau dirata-rata setiap kelurahan menerima Rp 370 juta hingga Rp 380 juta. Paling besar dana kelurahan untuk kelurahan Mojosongo, sekitar Rp 1,1 miliar. Paling sedikit Kepatihan Wetan dan Kepatihan Kulon,” terangnya.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menegaskan, dana kelurahan digunakan untuk mendukung program dan visi misi pemkot. Tahun ini, pemkot sedang berkonsentrasi melakukan pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan infrastruktur kita lanjutkan, pemeliharaan jalan dan sebagainya. Kita tambah lagi untuk peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sesuai bidangnya,” kata dia. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia