Jumat, 26 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Pemkab Bangun Kesadaran Nelayan Branjang Apung

08 Februari 2019, 13: 06: 05 WIB | editor : Perdana

DUA ARAH: Bupati Wonogiri Joko Sutopo memberikan pengertian kepada nelayan bahwa penggunaan branjang apung menyalahi aturan.

DUA ARAH: Bupati Wonogiri Joko Sutopo memberikan pengertian kepada nelayan bahwa penggunaan branjang apung menyalahi aturan. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

WONOGIRI – Pro dan kontra penggunaan branjang apung di Waduk Gajah Mungkur (WGM) meruncing. Nelayan pro branjang apung berdalih tidak mempunyai cukup modal dan keterampilan menggunakan jala. Sedangkan nelayan budidaya ngotot bahwa branjang apung harus dibersihkan karena melanggar undang-undang. 

Tri Rambani, mewakili nelayan branjang apung menegaskan, pihaknya sadar bahwa yang mereka lakukan melanggar hukum dan bisa dipidana enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar

Tapi, karena tidak punya modal dan keterampilan menangkap ikan pakai jala, mereka terpaksa bertahan menjadi nelayan branjang apung. 

"Branjang jangan cuma ditertibkan. Kami ini sudah tidak punya modal untuk menjadi nelayan tangkap. Kami juga tidak punya kemampuan mencari ikan dengan jala. Kalau kami ditertibkan, keluarga kami makan apa?," beber warga Desa Talunombo, Kecamatan Baturetno dalam sarasehan di pendapa kantor bupati Wonogiri, Kamis (7/2). 

Penuturan Tri tersebut diamini nelayan branjang apung lainnya yang hadir di pendapa. "Ya….betul….. keluarga juga perlu makan,” teriak rekan Tri seprofesi.

Tidak kalah semangat Warseno, perwakilan nelayan WGM yang getol menolak keberadaan branjang apung karena sudah dilarang undang-undang.

"Kami minta branjang apung dibersihkan dari WGM karena merusak habitat. Itu ilegal karena jelas undang-undang melarangnya," tegasnya disambut sorakan dari kubu nelayan branjang apung.

 Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sutardi yang didaulat sebagai moderator meminta masing-masing kubu tenang dan menghargai pendapat lainnya.

Kali ini giliran Bupati Wonogiri Joko Sutopo memberikan arahan. Dia menyebut bahwa setiap pekerjaan ada resikonya. "Mau menangkap ikan dengan branjang, ya silakan. Tapi kan aturan sudah jelas, undang-undangnya ada bahwa branjang itu dilarang. Sebagai pemerintah, kami ini banyak yang mengawasi. Kami tidak ingin ada hal-hal yang ilegal ada di wilayah kami," tegasnya. 

Bupati meminta nelayan branjang apung membuat kelompok yang anggota dan kegiatannya terdata dengan jelas serta dapat dipertanggjawabkan. Sehingga, pemerintah bisa hadir memberikan program. 

"Kalau selama ini tidak dapat bantuan, ya karena tidak jelas, ilegal. Maka yang penting adalah perubahan mindset, perlu kesadaran," ujar Joko Sutopo. 

Ditambahkannya, pemkab sudah menyiapkan program untuk kesejahteraan nelayan. Salah satunya penebaran bibit yang biasanya dilakukan sekali dua kali, akan semakin ditingkatkan. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia