Jumat, 19 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Karanganyar

Utang Penyedia Barang Bangunan Mencapai Miliaran Rupiah

12 Februari 2019, 22: 16: 05 WIB | editor : Perdana

KOSONG MELOMPONG: Kondisi gedung baru BPBD Karanganyar di daerah Jungke. 

KOSONG MELOMPONG: Kondisi gedung baru BPBD Karanganyar di daerah Jungke.  (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

KARANGANYAR – Proyek pembangunan gedung baru kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar di daerah Jungke, Karanganyar Kota, Karanganyar masih bermasalah.

Beberapa toko bangunan maupun sub kontraktor yang ikut dalam membangun kantor tersebut mengakui hingga saat ini semua tagihan belum terbayar lunas. Jumlahnya bisa mencapai ratusan rupiah.

Proyek ini sendiri bersumber dari dana APBD Kabupaten Karanganyar 2018 sebesar Rp 2,5 miliar, yang dibangun oleh pihak ketiga, PT. Sarana Mukti. 

Salah satunya toko gypsun yang berada di Papahan. Pemilih toko, Suyadi mengungkapkan sejumlah barang yang diambil oleh pengembang nilainya hampir puluhan juta. Dirinya mengakui sampai dengan saat ini masih menyisakan hutang karena belum juga dilunasi.

 “Iya mas, sampai saat ini masih ada sisa hutang, baru diberi Rp 5 juta, dan sisanya nanti katanya nunggu pencairan dulu,” terang Yadi.

Dirinya menekankan, jika tidak juga dibayarkan, pihaknya akan mengambil kembali sejumlah barang dari tokonya yang sudah terpasang di kantor BPBD yang baru.

Yadi menegaskan pihaknya tidak mengetahui terkait dengan proses lelang, ataupun proses pembayaran terhadap proyek tersebut. Yadi mengaku, dirinya hanya didatangi oleh salah satu pekerja yang bekerja pada pengembang untuk dapat mengantarkan barang pada bangunan kantor BPBD yang baru sesuai dengan kebutuhan.

“Pikir saya karena ini proyek gede dan proyek pemerintah, tentunya bener dan jelas prosedurnya. Tapi nyatanya sampai sekarang juga belum dilunasi,” terangnya.

Tak hanya Yadi, salah satu pemilik toko bangunan yang mensuplay sejumlah barang- barang bangunan pada kantor BPBD Karanganyar, yakni WY, mengaku hutang yang ditanggung oleh pengembang proyek kepada dirinya masih mencapai ratusan juta rupiah.

“Modusnya dari pengembang itu ngambil barang ke toko saya. Ya pikir saya juga gitu, karena itu program pemerintah, otomatis jelas dan mesti nanti juga akan diganti, tapi nyatanya malah sampai saat ini belum ada kejelasan sama-sekali,” ucapnya.

Informasi yang dihimpun Radar Solo, tidak hanya kedua toko tersebut, masih ada  beberapa sub kontraktor disejumlah wilayah Jumantono yang merasakannya. Salah satunya terkait pengadaan urug tanah untuk proyek tersebut. Sampai saat inipun belum juga belum terbayarkan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar Bambang Djatmiko,  membenarkan terkait kejadian tersebut. Bambang menampik, persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan BPBD. Dirinya mengakui ini jadi tanggung jawab  pengguna anggaran (PA). Hal tersebut Lantaran secara administrasi proses pencairan anggaran sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang ada.

“Kami secara prosedur tidak ada masalah dan semua sudah sesuai dengan prosedur pencairan. Permasalahan itu ada pada kontraktornya. Silahkan kalau kalau itu mau diperkarakan, yang jelas kalau menyangkut nama saya. Saya malah akan tuntut mereka (sub kontraktor-red),” singkat Bambang. (rud/nik)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia