Kamis, 25 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri
Kasus Korupsi Kades Tremes

JPU: Agus Juair Tak Kooperatif

14 Februari 2019, 15: 33: 48 WIB | editor : Perdana

JPU: Agus Juair Tak Kooperatif

WONOGIRI – Kepala Desa Tremes nonaktif Agus Juaer telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (12/3). Duduk di kursi pesakitan, dia tidak didampingi penasihat hukum. Karena itu, majelis hakim melakukan penunjukan penasihat hukum. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri Dodi Budi Kelana melalui Kasi Pidsus Ismu Armando Suryono mengatakan, sidang dipimpin Aloysius Priharnoto dengan hakim anggota Wiji Pramajati dan Handrianus Indriyanta. Sedangkan yang didaulat sebagai jaksa penuntut umum, yakni Ismu. 

"Sebelum dibacakan dakwaan, majelis hakim menunjuk satu penasihat hukum karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum," jelas Ismu, Rabu (13/2). 

Selama menjalani proses hukum, Ismu menilai Agus Juair tidak kooperatif. Salah satu indikasinya yakni ketika statusnya sudah tak didampingi penasihat hukum, hal tersebut tidak dikoordinasikan dengan jaksa.

Jaksa baru tahu Agus Juair tidak lagi didampingi pengacara saat hendak berangkat sidang ke Semarang. "Bersyukur majelis hakim saat akan sidang bisa memahami," ungkapnya. 

Ditambahkan Ismu, Agus Juair didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jucto pasal 18 undang-undang yang sama, juncto pasal 64 ayat 1 KUHP subsider pasal 3 KUHP. 

Pada pasal 2 UU Tipikor disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. 

“Sidang berjalan lancar. Majelis hakim memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan. Terdakwa tetap ditahan di Rutan Klas IIB Wonogiri," pungkasnya. 

Sekadar informasi, kasus hukum yang menjerat Agus Juair mencuat setelah ada temuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Setidaknya ada dua alat bukti, yakni surat-surat hasil penyelidikan Inspektorat, berkas APBDes Tremes 2016 dan 2017, serta keterangan para saksi.

Sebanyak 19 saksi sudah diperiksa jaksa penyidik. Mereka antara lain perangkat Desa Tremes, bendahara desa dan sekdes, pejabat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta Inspektorat. 

Kejaksaan menduga bahwa ada tambal sulam penggunaan anggaran yang dilakukan tersangka. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka diduga tidak melibatkan perangkat desa dalam pengelolaan APBDes. 

Selain itu, ada kegiatan pada APBdes 2016 yang tidak selesai. Kemudian menggunakan APBDes 2017 berusaha diselesaikan. Namun tidak selesai juga. 

Dari situ, dugaan tindak pidana korupsi menguat karena pengunaan anggaran tidak pada peruntukannya. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 355 juta. (kwl/wa

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia