Sabtu, 20 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Bupati Mulyani Diperiksa di Rumah Dinas

16 Februari 2019, 16: 50: 12 WIB | editor : Perdana

Bupati Mulyani Diperiksa di Rumah Dinas

KLATEN - Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang hadir di acara deklarasi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden di Hotel Alila Solo, Sabtu (26/1) merembet ke Kabupaten Klaten. Kali ini Bupati Klaten Sri Mulyani giliran dimintai klarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten. Mengingat, Mulyani juga bagian deklarasi dukungan 31 kepala daerah di Jawa Tengah terhadap Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Awalnya Jawa Pos Radar Solo mendapatkan informasi jika klarifikasi dilakukan pada Jumat (15/2) sore pada pukul 15.00 WIB. Tetapi terdapat perubahan jadwal klarifikasi secara mendadak dan sudah dilakukan pada pukul 12.30 WIB di rumah dinas bupati. Perubahan jadwal ini sesuai dengan permintaan Mulyani karena kesibukan kegiatan yang harus dihadirinya.

“Kami tadi mendatangi rumah dinas untuk melakukan klarifikasi. Diputuskan dengan jemput bola karena kepadatan acara beliau. Ada 22 pertanyaan yang kami tanyakan terkait kegiatan di Hotel Alila, Solo lalu,” jelas Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (15/2).

Lebih lanjut, Arif menegaskan, dalam klarifikasi tersebut, Mulyani berstatus sebagai saksi. Kegiatan klarifikasi yang berlangsung di rumdin bupati itu berlangsung sekitar 40 menit. Dikatakan Arif, pertanyaan yang diajukannya dijawab seluruhnya oleh Mulyani sehingga langsung dibuat laporan.

“Yang lama hanya untuk pengetikan laporannya saja. Nantinya laporan ini akan kami sampaikan ke Bawaslu Jawa Tengah pada Sabtu (16/2). Soalnya Bawaslu Jateng yang berwenang menindaklanjuti hasil laporan itu,” jelasnya.

Arif mengatakan, dari klarifikasi yang dilakukan itu Mulyani mendapatkan undangan untuk kegiatan di Hotel Alila Solo atas nama pribadi sebagai petugas partai. Terlebih lagi dilaksanakan pada hari libur sehingga kepala daerah memang diperbolehkan untuk berkampanye. 

“Sekalipun itu dilaksanakan pada hari kerja maka wajib untuk melakukan cuti terlebih dahulu. Apalagi dilarang menggunakan seluruh fasilitas negara saat melakansakan kegiatan berkampanye,” jelasnya.

Arif mengungkapkan, tidak henti-hentinya melakukan pencegahan pelanggaran kampanye dengan melibatkan panwascam di setiap kecamatan. Seperti kegiatan musrenbangcam yang tetap diawasi anggota panwascam agar tidak ditumpangi dengan kegiatan kampanye. Begitu juga saat pencairan dana aspirasi yang dilakukan anggota DPRD juga diawasi agar tidak ada pelanggaran kampanye.

Sementara itu, secara terpisah, saat dikonfirmasi, Bupati Klaten Sri Mulyani membenarkan jika dirinya sudah dimintai klarifikasi. Terkait seluruh kegiatan yang dilakukannya bersama kepala daerah lainnya di Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Hotel Alila Solo. “Iya, sudah semuannya,” singkat Mulyani. (ren/bun)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia