Kamis, 21 Mar 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pemkot Pantau Akun CPNS Berbau Politik

19 Februari 2019, 10: 59: 33 WIB | editor : Perdana

TAAT ATURAN: Ratusan CPNS hasil rekrutmen 2018 mendapat pembekalan di balai kota.

TAAT ATURAN: Ratusan CPNS hasil rekrutmen 2018 mendapat pembekalan di balai kota. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Calon pegawai negeri  sipil (CPNS) baru di lingkungan Pemkot Surakarta diminta mengubah pola pikir sebagai abdi negara. Termasuk bersikap netral dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Surakarta Untara menyampaikan, mendekati pemilihan umum April mendatang, pemkot ingin seluruh CPNS taat dan patuh terhadap aturan kepegawaian. Mereka dilarang terjun ke politik praktis.

“Jangan sampai mudah keceplosan tentang politik. Hindari status-status di sosial media apapun, status whatsapp soal politik. ASN harus netral,” kata Untara seusai memberi pengarahan dan pembekalan 442 CPNS Kota Surakarta formasi 2018 di Balai Tawangarum kompleks balai kota kemarin.

Sosialisasi dan pengawasan bakal terus digalakkan hingga pemilihan umum selesai. Mengingat, CPNS masih harus mampu mengubah sikap dari sebelum menjadi abdi negara.

“Mereka harus memahami bahwa sekarang terikat aturan, apabila melanggar siap diberi sanksi,” imbuhnya.

Selain aturan berpolitik, dalam pembekalan juga disampaikan pentingnya kedisiplinan selama menjadi ASN. Untuk tugas pertama, Untara meminta CPNS pemkot menguasai tugas pokok dan fungsi di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Mereka juga diminta untuk cepat beradaptasi dengan ASN lainnya.

“Karena masih muda-muda, mereka harus lebih lincah lagi kerjanya. Karena ini di Solo, mereka harus memahami visi misi wali kota dan wakil wali kota, kemudian mengimplementasikan dalam program kerja di masing-masing OPD,” ujar dia.

Terpisah, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo meminta CPNS baru memiliki sudut pandang yang baru terhadap pekerjaan. ASN, kata Rudy, kini harus memiliki sikap sebagai pelayan, bukan sebaliknya, sebagai penguasa.

“Paradigma minta diistimewakan harus dihilangkan. ASN semua ini adalah pelayan bagi masyarakat. Sehingga kalau dimintai tolong masyarakat, harus selalu siap,” katanya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia