Jumat, 26 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Terlibat Kampanye Pemilu, Sekdes Dalangan Direkomendasi Lengser

23 Maret 2019, 19: 24: 00 WIB | editor : Perdana

Bambang Muryanto , Ketua Bawaslu Sukoharjo

Bambang Muryanto , Ketua Bawaslu Sukoharjo

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo merekomendasikan pemberhentian Sekdes Dalangan, Kecamatan Tawangsari Supriyanto. Itu karena dia dinilai melakukan pelanggaran berat. Terlibat kampanye pemilu.

Surat rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov JT-25/HK.08/III/2019 perihal penerusan pelanggaran di luar perundangan-undangan pemilu sudah dikirimkan kepada kepala desa dan camat setempat.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, rekomendasi pemberhentian Supriyanto berarti yang bersangkutan disarankan untuk dipindah ke jabatan lain atau dinonaktifkan. 

Dasar hukum rekomendasi tersebut yakni Undang-Undang (UU) Nomor 6/2017 tentang Pemilu, UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7/2018tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, serta laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2019 tanggal 19 Februari.

Isi dari surat rekomendasi Bawaslu Sukoharjo menyatakan bahwa Supriyanto melakukan penyalahgunaan wewenang dengan ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. “Terkait rekomendasi tersebut, keputusan ada di tangan kepala desa,” jelasnya kemarin (22/3).

Terpisah, Kabag Pemerintahan Desa Setda Sukoharjo Setyo Aji Nugroho menuturkan, sanksi bagi perangkat desa (perdes) yang melakukan indisipliner diatur dalam UU Desa yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2014 sebagaimana telah diubah PP Nomor 43/2014 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19/ 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perdes; serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 19/2016.

Mekanisme pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis oleh kades setelah melakukan pemeriksaan. Apabila tidak ditaati, diberikan sanksi pemberhentian sementara. Jika tidak ada respons, dapat dijatuhi sanksi berat. ”Pemberhentian ada tahapannya. Mulai sanksi ringan, sedang, dan berat,” jelasnya.  

Kepala Kesbangpol Sukoharjo Gunawan Wibisono memaparkan, pada berita media online, komisioner Bawaslu Sukoharjo menyebut terbitnya rekomendasi adalah hasil kajian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sedangkan di bagian lain, rekomendasi disebbut hasil rapat pleno. ”Ini yang benar yang mana? Statmen sama surat berbeda? Kaitannya dengan pemberhentian silakan dipahami dulu aturannya. Jangan ujug-ujug main rekomendasi. Kalau memang belum paham betul mekanismenya, jangan asal (terbitkan rekomendasi, Red),” tegasnya. (yan/wa)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia