Pemerintah Harus Buat Pusat Informasi, Jadi Basis Data Program Bantuan

Perdana Bayu Saputra • Dipublikasikan Rabu, 8 April 2020 | 21:32 WIB
Pakar Ekonomi UNS Lukman Hakim.
Pakar Ekonomi UNS Lukman Hakim.
SOLO - Pemerintah didorong segera membuat hotline atau semacam pusat informasi bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terutama bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hotline ini dapat menjadi database pemerintah agar dapat segera menyalurkan bantuan.

"Kuncinya, lebih banyak memberikan sosialisasi dan mendekati masyarakat. Jangan hanya diam saja. Karena dampaknya banyak. Begitu PHK terjadi, banyak masalah sosial. Harus diantisipasi dengan didata semua. Langsung diberi bantuan. Agar tidak ada ekses sosial yang lebih parah," tegas pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin.

Secara strategi mendasar, pemerintah mesti memperkuat jaring pengaman sosial. Saat krisis moneter 1998, ada program bantuan langsung tunai (BLT). Saat krisis 2008, ada program keluarga harapan (PKH). Program tersebut khusus menyasar keluarga terdampak krisis. Maka, pandemi Covid-19 ini bisa dianggap sebagai penyebab krisis. Treatment pemerintah yakni dengan jaring pengaman sosial.

"Masalahnya, kalau BLT dan PKH memang datanya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Kelompok orang yang miskin sudah ada datanya. Nah, ini persoalannya kelompok rentan miskin atau nyaris miskin. Begitu ada situasi ini, mereka jadi jatuh miskin. Harusnya pemerintah punya data," papar Lukman.

Menurut dia, situasi ini sudah bisa disebut keadaan darurat. Maka, negara harus hadir dengan pemerintah yang bertindak cepat. Agar terkontrol, pemerintah perlu bergerak berdasarkan data. Sembari berkoordinasi dengan Bulog atau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terkait ketersediaan barang pangan. Sebab, bisa jadi banyak stok habis karena kepanikan masyarakat. Imbasnya mendorong kenaikan inflasi.

"Kalau pemerintah hadir, masyarakat tenang. Kalau panik semua, jadi tidak terkontrol. Akan jadi masalah baru dalam mengatasi krisis ekonomi. Kita sudah punya pengalaman krisis sebelumnya. Maka, pemerintah harus lebih aware dan sigap," sambungnya.

Hampir sebulan status kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 yang ditetapkan pemkot, dampak ekonomi terasa sangat signifikan. Jika keadaan ini tak kunjung usai, Lukman mengklaim, kondisi ekonomi akan lebih parah. Ia mengimbau para pengusaha untuk mau tidak mau beristirahat terlebih dahulu. Sebab pilihannya hanya itu.

"Maka prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir tahun kalau tetap seperti ini, kemungkinan terburuk pertumbuhan ekonomi kita bisa 0 persen. Memang berat kondisinya," pungkasnya. (aya/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra
krisis pandemi covid-19 pusat informasi pakar ekonomi jaring pegaman sosial masyarakat rentan miskin uns databese lukman hakim