Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, pembatasan mobilitas di wilayah aglomerasi akan diperketat. Boyolali merupakan salah satu daerah penyangga aglomerasi Solo. Sehingga mobilitas masyarakat akan ditekan selama PPKM darurat dilaksanakan. Kapolda memerintahkan agar penyekatan dilakukan di Bangak, Banyudono mulai kemarin (7/7) sore.
”Akan dilakukan penyekatan di Bangak, Banyudono, dari dan menuju arah Boyolali, lajur kanan maupun kiri (Arah Boyolali-Solo dan sebaliknya,Red). Polisi dan Kodim akan melakukan penyekatan selektif prioritas. Jadi jika tidak ada kegiatan penting dan tidak ada kepentingan esensial tidak perlu keluar rumah,” terangnya saat apel gabungan Satgas Covid-19 di Alun-alun Kidul Boyolali, Rabu (7/7).
Pengetatan pemeriksaan pada warga yang melintas termasuk masyarakat dari luar Boyolali. Pemeriksaan dan pembatasan tersebut berlaku bagi pekerja lintas aglomerasi. Kapolda juga meminta ada pengecekan surat lengkap bagi pekerja lintas aglomerasi. Seperti surat tugas dan lainnya.
Termasuk masyarakat yang tidak ada kepentingan urgen. Seperti bersepeda, nongkrong, dan lainnya guna menekan pergerakan masyarakat. Apalagi manusia menjadi carier atau pembawa virus. Sehingga pembatasan mobilisasi masyarakat ini diharapkan bisa meminimalisir potensi paparan.
”Mulai hari ini pisahkan masyarakat yang sehat dan sakit (Terkonfirmasi Positif Covid-19,red). Yang sakit kita didorong isolasi mandiri (Isoman) terpusat. Tidak boleh menunggu lama, sore ini harus sudah bergerak. Mulai dari isoman tingkat desa bahkan kalau perlu tiap kecamatan. Sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) juga harus dilakukan sampai lapisan bawah. Karena Boyolali sudah tembus tiga ribu kasus,” tegasnya.
Kapolda menambahkan, siap membantu Pemkab Boyolali dalam penyediaan personil penjagaan di tempat isoman terpusat. Alur untuk menekan angka paparan juga dilakukan, mulai upaya preventif dengan penyemprotan, sosialisasi melalui penerangan keliling (Penling) sampai ke desa-desa, hingga operasi yustisi. Kapola juga meminta agar penerapan PPKM darurat dipertebal. Termasuk pengetatan penjagaan di wilayah zona merah.
”Kalau perlu penyekatan jalan dilakukan di wilayah zona merah. Saya harap ada action plan, sebagai upaya ekspansi menekan angka paparan. Pokoknya Pak Bupati butuh apa kami siap backup,” ungkapnya. (rgl/adi) Editor : Damianus Bram