Kepala SMPN 4 Boyolali Tri Joko Setiyono mengungkapkan, pihaknya berencana menambah intensitas pertemuan uji coba PTM. Dia menilai uji coba PTM selama ini belum bisa maksimal. Karena intensitas pembelajaran terlalu pendek. Sedangkan cakupan materi yang harus disampaikan terbatas.
”Selama ini intensitas pertemuan hanya tiga jam pelajaran. Itupun satu mata pelajaran hanya 30 menit, belum juga terpotong pergantian jam. Selain itu harus mengkaver semua mapel. Sedangkan satu tingkat kelas hanya masuk dua kali dalam sepekan,” jelasnya pada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (14/10).
Joko menilai keterbatasan waktu pertemuan tersebut membuat materi yang disampaikan oleh guru tidak maksimal. Siswa juga kesulitan memahami beberapa pelajaran eksak seperti matematika dan IPA.
”Jadi kami berencana menambah intensitas pertemuan. Semua siswa kelas VII, VIII, IX masuk setiap hari. Karena kami juga memiliki 24 ruang kelas. Ini untuk memaksimalkan pembelajaran dan perbaikan karakter siswa. Sehingga kami berencana memasukkan siswa tiga tingkat sekaligus setiap hari. Jadi siswa masuk full selama sepekan,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, dibagi dua sif. Untuk sif pertama siswa kelas VII, VIII, IX dengan nomor absen 1-16. Mereka akan mengikuti pembelajaran mulai pukul 07.15 sampai 09.30. Sedangkan siswa dengan absensi 17-36 mengikuti sif kedua mulai pukul 10.00-12.15.
”Sehingga tidak ada daring, kalaupun ada daring. Kami sudah sampaikan ke wali murid dan mereka setuju. Kemudian kami ingatkan agar anak diantar jemput, menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dan membawakan bekal sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Boyolali Darmanto mengatakan penambahan intensitas pertemuan untuk jenjang SMP bisa dilakukan. Dia mengamini, jam ujicoba PTM memang terbatas. Apalagi guru juga kesulitan dalam mengatur jam pelajaran.
”Kalau intensitas pertemuan ditambah itu boleh dilakukan. Karena ketercukupan jam tatap muka untuk jenjang SMP sulit diatur jam antara guru mapel satu dan yang lainnya. Semua bentuk penambahan intensitas jam pertemuan tidak masalah asalkan prokes dijalankan. Sehingga siswa mendapat hak belajar, tapi keselamatannya juga terjamin dengan prokes,” terangnya.(rgl/adi/dam) Editor : Damianus Bram