Kepala Dispendukcapil Boyolali Susilo Hartono mengungkapkan, pihaknya tetap melayani pengurusan aminduk. Salah satu akses masuk kompleks pemkab akan dibuka. Yakni pintu selatan jalan Merdeka Timur atau depan markas Satpol PP Boyolali. Jalan tersebut bisa diakses untuk masuk ke kompleks pemkab.
”Layanan juga gak harus ke kantor. Karena layanan aminduk bisa diakses sendiri melalui ponsel maupun melalui kantor desa,” katanya, kemarin (21/12).
Susilo menjelaskan, ada 261 desa dan kelurahan yang bisa memberikan pelayanan adminduk. Semua adminduk bisa dilayani di loket desa masing-masing. Kecuali kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu identitas anak (KIA). Keduanya harus diakses melalui kantor kecamatan atau dispendukcapil.
”Aminduk yang bisa dilayani ke desa seperti kartu keluarga, surat keterangan pindah warga negara, dan pendaftaran WNI. Sedangkan akta kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak juga bisa dilayani,” imbuhnya.
Pelayanan adminduk secara online sudah digagas sejak pandemi Covid 19 beberapa bulan lalu. Susilo ingin mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
”Jadi warga tinggal datang ke kantor desa membawa persyaratan yang dibutuhkan,” katanya.
Di sisi lain, Satpol PP Kabupaten Boyolali tetap menutup akses ke kompleks perkantoran pemkab Boyolali. Hal itu untuk mencegah terjadinya kerumunan. Mengingat kawasan itu jadi lokasi favorit masyarakat untuk merayakan tahun baru.
”Kantor terpadu pemkab akan kami tutup mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Masyarakat termasuk pedagang tidak diizinkan masuk. Hanya pegawai saja yang boleh,” jelas Kepala Satpol PP Boyolali Sunarno. (rgl/adi/dam) Editor : Damianus Bram