Disdikbud Boyolali Stop Rekrut Guru Honorer

Damianus Bram • Dipublikasikan Rabu, 2 Februari 2022 | 15:15 WIB
ILUSTRASI: Keberadaan guru honorer di sejumlah sekolah. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
ILUSTRASI: Keberadaan guru honorer di sejumlah sekolah. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru memasuki pemberkasan tahap II. Sebanyak 1.302 formasi guru SD dan SMP telah terisi. Namun, masih ada 354 formasi yang kosong dan akan diperebutkan pada seleksi tahap III. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali juga menyetop penerimaan guru honorer.

Kepala Disdikbud Boyolali Darmanto mengatakan Pemkab Boyolali membuka lowongan PPPK sebanyak 1.965 formasi dengan formasi guru 1.656. Saat ini proses seleksi PPPK guru memasuki tahap 2 dengan formasi yang telah terisi sekitar 1.302 kursi.

”Sehingga tahap ketiga ini ada 354 lowongan yang akan diperebutkan 700-800 teman-teman guru,” jelasnya, kemarin (1/2).

Darmanto menjelaskan, pada 2020 ada sekitar 2 ribu guru honorer. Sedangkan lowongan yang dibuka pada seleksi PPPK 2020 sebanyak 1.656 kursi. Sehingga masih ada sekitar 500 guru honorer yang belum mendapat kursi. Hal tersebut akan dikembalikan ke pimpinan. Di sisi lain disdikbud juga mengeluarkan surat larangan menerima guru honorer.

”Saat ini masih berlaku SK larangan Kadisdikbud sejak 22 Desember 2020 untuk tidak menerima guru honorer sampai proses PPPK selesai. Karena setelah formasi PPPK selesai baru akan kami analisa,” terangnya.

Menurutnya, pengisian formasi tersebut didasarkan pendataan 2020. Sedangkan proses seleksi PPPK guru berjalan hingga tahun ini. Artinya pada kurun waktu 2021 ada perubahan data gurum baik yang memasuki masa pensium atau justru penambahan. Sebab selama satu tahun, rata-rata ada 200 guru SD dan SMP di Boyolali yang memasuki masa pensiun.

Selama ini, kekurangan guru PNS masih diisi oleh PPPK dan honorer. Ada sekitar 2 ribu guru honorer di Boyolali. Kemudian ada guru K2 sekitar 100 orang yang menfapatkan honor dari APBD dengan besaran UMK. Kemudian guru non K2 sekitar 2.100 orang dan mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Selain itu, ada 25 persen formasi PPPK non guru untuk tenaga kependidikan seperti untuk perpustakaan, penjaga sekolah dan lainnya.

”Saat ini kami belum analisa yang pensiun berapa, sekolah yang kurang berapa dan di mana. Dengan SK larangan itu akan ketahuan. Kita masih membutuhkan berapa banyak guru dan di mana yang kekurangan atau yang kelebihan,” jelasnya. (rgl/adi/dam) Editor : Damianus Bram
guru honorer disdikbud boyolali guru pppk