Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Boyolali Hendrarto Setyo Wibowo menjelaskan, pembangunan RTLH ini hampir merata di semua kecamatan. Dianggarkan dari empat sumber dana. Termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
“BSPS tahun ini datanya berapa belum tahu. Namun kami mengusulkan 500 unit. Kemudian ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 194 unit,” terangnya, kemarin (6/2).
Hendrarto menambahkan, 97 unit RTLH diambilkan dari APBD Provinsi Jateng. Sedangkan dari APBD Boyolali, sekitar 1.000 unit. “Pembangunan RTLH dari pemkab baru dianggarkan lagi tahun ini. Karena pada 2020, anggaran untuk RTLH kena recofusing penanganan pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Terkait dana RTLH, nominal per unit berbeda. Dana dari BSPS mengacu tahun lalu, yakni Rp 20 juta per unit. Sedangkan dari DAK berupa sharing dana, yakni Rp 20 juta dari pusat dan Rp 15 juta dari APBD Boyolali. Sehingga anggaran dari DAK mencapai Rp 35 juta per unit.
Kemudian dari ABPD Provinsi Jateng, alokasinya Rp 12 juta dan APBD Boyolali Rp 12,5 juta per unit. Rencananya, RTLH dibangun merata di 22 kecamatan. Khusus alokasi DAK, RTLH difokuskan di enam kawasan kumuh yang telah ditetapkan bupati pada 2020 lalu. Yakni Kecamatan Boyolali Kota, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, dan Ngemplak.
“Jadi DAK ini memang khusus untuk daerah yang masuk wilayah kumuh. Isya Allah, pembangunan RLTH sudah tersentuh semua. Prinsipnya kalau APBD tidak tersentuh, bisa lewat BSPS,” terangnya.
Terkait rehabilitasi RTLH, tahun ini dari BSPS Kemen PUPR sebanyak 500 untit, DAK 149 unit, dan APBD Provinsi jateng 360 unit. Sedangkan dari dana desa yang dianggarkan mandiri, sebanyak 667 unit.
Sementara itu, sasaran rehabilitasi RTLH harus melalui serangkaian pengajuan ke pihak desa. Juga mengacu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial (Dinsos) Boyolali. Setelah dari DPKP, akan diverifikasi ulang oleh tim tenaga fasilitator lapangan (TFL). Memastikan kondisi rumah sesuai database dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau tidak sesuai, nanti dicari penggantinya. Syaratnya harus masuk data miskin, ada kerusakan atap, lantai, dinding, tidak berada di tanah ilegal, dan punya tanah sendiri. Misal itu tanah warisan belum bersertifikat, desa bisa membuatkan suratnya. Ketika memenuhi syarat, bisa dilanjutkan,” tandasnya. (rgl/fer/dam) Editor : Damianus Bram