Legislatif Klaim Permenaker Sudutkan Buruh

Damianus Bram • Dipublikasikan Senin, 28 Februari 2022 | 04:11 WIB
Ilustrasi sejumlah buruh saat menjalani vaksinasi. (RADAR SOLO PHOTO)
Ilustrasi sejumlah buruh saat menjalani vaksinasi. (RADAR SOLO PHOTO)
BOYOLALI – Ketua DPRD Boyolali Marsono menanggapi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menilai, permenaker ini meresahkan dan dinilai tidak adil bagi para buruh.

“Kami mendukung dukungan penuh tuntutan para buruh. Kami juga menyampaikan keberatan soal Permenaker Nomor 2 tahun 2022 yang dikeluhkan para buruh,” terangnya, Minggu (27/2).

Marsono mengaku sudah meminta Komisi 2 DPRD Boyolali yang membidangi tenaga kerja, untuk memfasilitasi keluhan para buruh. Selain itu, juga akan disampaikan ke salah seorang anggota DPR RI asal Kota Susu.

“Kami memiliki wakil juga di Komisi 9 DPR RI. Ini akan kami jadikan bahan masukan untuk mengundang Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah. Permenaker harus diubah sesuai keinginan buruh. Tidak muluk-muluk, karena mereka hanya ingin kembali ke aturan lama. Itu saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Boyolali Wahono menilai, Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang aturan pencairan JHT pada usia 56 tahun sangat merugikan buruh. Padahal, dana JHT tersebut adalah iuran para buruh dan pemberi kerja. Bukan dana segar dari pemerintah.

“Kami menolak permenaker tersebut. Kami menuntut agar dicabut. Kemudian dikembalikan sesuai ketentuan pencairan dana JHT seperti sebelumnya,” pintanya.

Sebelumnya, dana JHT bisa dicairkan satu bulan setelah hubungan kerja berakhir. “Kami berharap tuntutan tersebut didengar pemerintah. Karena aturan baru JHT ini cukup meresahkan buruh,” bebernya. (rgl/fer/dam) Editor : Damianus Bram
jaminan hari tua DPD FKSPN Boyolali permenaker dprd boyolali jht