Pemkab menyediakan program kejar paket untuk bidang pendidikan serta peningkatan skill yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas masyarakat.
Penanggulangan kemiskinan itu diwujudkan dalam program Quality Assurance (QA) Pronankis. Ada lima langkah strategis yang disiapkan, mulai dari pendidikan, penyediaaan lapangan kerja dan lainnya. Sebab, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan. Dan, berimbas pada daya beli masyarakat tinggi.
Inspektur Pembantu II Inspektorat Boyolali Agung Tri Sulistyo memaparkan, sesui data pada triwulan I 2022, angka kemiskinan mencapai 10,35 persen. Atau ada 35.448 kepala keluarga (KK) miskin di Boyolali. Indikator kemiskinan didasarkan pada penghasilan, rumah tinggal, pendidikan, informasi, pakaian, kesehatan dan kebutuhan konsumsi.
"Data dari BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan di Boyolali pada 2020 naik menjadi 10,18 persen. Lalu, naik 10,62 persen pada 2021. Namun, angka tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan di Jateng yang mencapai 11,79 persen. Artinya, masih lebih baik. Lalu pada triwulan I angka kemiskinan turun menjadi 10,35 persen," terangnya dalam kegiatan Boyolali Sejahtera di Pendopo Gede, Alun-Alun Kidul, Selasa (28/6).
Beberapa daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yakni di Sambi sebesar 21,13 persen; Juwangi 17,84 persen; Klego 16,03 persen; Karanggede 15,19 persen. Kemudian, Mojosongo 14,42 persen; Wonosegoro 12,81 persen; Wonosamudro 12,70 persen; Sawit 12,21 persen; Simo 18,83 persen. Sedangkan kecamatan lainnya berada di bawah 10 persen.
Data tersebut menjadi acuan pemkab dalam memantapkan diri mengatasi kemiskinan. Yakni dengan menerapkan pola QA data pronankis sebagai tindakan lanjutan dari monitoring center of development (MCD). Beberapa tahapan disiapkan, mulai dari edukasi, pendataan dabln validasi data kemiskinan hingga penyelesaian penuntasan kemiskinan.
Pemkab akan mengintervensi di bidang pendidikan. Yakni program pendidikan penyetaraan dan program kerjar paket A gratis untuk penduduk produktif. Kemudian dalam upaya peningkatan penghasilan masyarakat, akan dilakukan pelatihan kerja, peningkatan skill, bantuan modal, bantuan peralatan usaha, serta pemberian bantuan pada KK dengan penghasilan Rp 600 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan.
"Kami juga siapkan langkah dalam peningkatan kualitas rumah tinggal. Melalui berbagai program bantuan perumahan hingga gas bersubsidi. Intervensi juga akan dilakukan pada bidang kesehatan dan ketersediaan informasi. Langkah-langkah strategis ini juga melibatkan stake holder terkait," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, perlu pembenahan data terkait kemiskinan ekstrem secara menyeluruh. Berdasarkan update data, jumlah penduduk Boyolali mencapai 1.047.780 jiwa atau 344.299 KK. Ditemukan keluarga dengan kondisi sangat miskin atau ekstrem sebanyak sembilan KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 35.640 KK atau 10,35 persen. Kemudian jumlah Keluarga rawan kemiskinan 93.059 KK atau 27,03 persen.
"Kita diskusi itu (kemiskinan ekstrem,Ted) dan melihat itu ditinjau dari sisi mana untuk melihat keekstreman kemiskinan. Maka tim saya minta turun ke lapangan, sampel beberapa desa. Ada yang dilaporkan 50-60 kemiskinan. Ternyata setelah dicek lapangan yang tercatat paling hanya sembilan KK. Saya minta cek lagi faktanya ada satu meningal, dua ODGJ," jelasnya. (rgl/ria) Editor : Syahaamah Fikria