Kepala Diskopnaker Boyolali Bambang Sutanto mengatakan, koperasi yang aktif sebanyak 409 unit, sedangkan yang tak aktif 469 koperasi.
"Memang separonya lebih tidak aktif. Itu ada beberapa faktor yang membuat tidak aktif. Seperti, macet karena anggota tidak mengangsur. Lalu, analisis keuangannya lemah. Pegawainya pensiun dan tidak ada regenerasi," terang dia pada Jumat (9/6).
Selain itu, faktor lainnya adalah tidak ada sistem keberlanjutan. Terutama, apabila terjadi mutasi pengurus, lalu tidak terhubung dengan pembendaharaan organisasi perangkat daerah (OPD). Ditambah lagi, sistem pengendalian internal perkoperasian belum ditangani baik dan belum diregulasi.
"Akan dilakukan review oleh Inspektorat pada pegawai koperasi yang masih punya utang akan diputihkan. Menyasar seluruh koperasi berbasis organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam waktu dekat, pemkab juga mengupayakan peraturan bupati (Perbub) mengenai totalitas revitalisasi koperasi,” beber Bambang, Jumat (9/6/2023).
Ditambahkannya, peran koperasi cukup vital untuk masyarakat menengah ke bawah. Sebab selama ini, perbankan tidak menyediakan kredit kelas marjinal. Sehingga muncul orang-orang yang terjebak pinjaman online, renternir dan sebagainya.
"Kami punya target sampai Hari Koperasi pada 12 Juli, merevitalisasi perkoperasian. Keberadaan koperasi menjadi soko guru perekonomian yang diwariskan oleh founding father Indonesia, Bung Hatta, untuk dikembangkan menjadi salah satu pilar ekonomi di salah satu kelas masyarakat menengah ke bawah," terang dia.
Revitalisasi dimulai dari koperasi ASN yang akan berkembang ke pertanian, peternakan sampai dengan tingkat RT. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan akses keuangan masyarakat, terutama marjinal. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono