RADARBOYOLALI.COM - Proses pencermatan daftar calon tetap (DCT) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD telah selesai pada 3 Oktober. Ada sejumlah perubahan data yang dilakukan partai politik (Parpol). Bahkan, beberapa bacaleg, ada yang diganti.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali sebelumnya telah mengumumkan 545 bacaleg dalam daftar calon sementara (DCS) beberapa waktu lalu. Kemudian, KPU tengah mempersiapkan rancangan DCT yang akan diumumkan pada 4 November.
Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Maya Yudayanti membenarkan ada sejumlah parpol yang melakukan perubahan. Seperti nomor urut, foto dan lainnya. Hampir seluruh parpol melakukan perbaikan.
"Yang diganti orangnya ada, tapi nanti kami sampaikan lengkapnya di DCT. Kemudian, yang misalnya TNI/Polri, ASN, kepala desa (kades), badan permusyawatan desa (BPD) itu dalam jangka waktu tiga bulan harus melampirkan SK pemberhentian dari masing-masing instansi," jelas Maya saat ditemui Jawa Pos Radar Solo di kantornya, kemarin (19/10).
Awalnya untuk batas akhir penyerahan berkas harusnya sampai 3 Oktober lalu. Kemudian, KPU RI mengeluarkan surat nomor 135 tertanggal 25 September. Bahwa ada perpanjangan penyerahan syarat SK pemberhentian sampai 3 November mendatang. Bacaleg yang bersangkutan harus menyerahkan surat penyataan bermaterai ke parpol.
Baru setelahnya, parpol menyerahkan ke KPU Boyolali. Hal tersebut mempertimbangkan proses pengajuan SK pemberhentian terkadang ada kendala di instansi masing-masing.
“Sudah ada beberapa bacaleg yang mengirimkan SK pemberhentian. Seperti salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tambahnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Yulius Bagus Triyatmo menjelaskan, ada 11 kades dan 1 anggota BPD yang mengundurkan diri untuk nyaleg. Ada pun surat pengunduran diri diproses hingga terbit SK pemberhentian dari Bupati Boyolali.
"Sudah lama (SK Pemberhentian turun, Red), sekitar akhir September. Sedangakan Penjabat (Pj) kades kan PNS, (Penunjukan Pj, Red), hanya diserahkan oleh camat yang membawahi desa tersebut," jelasnya.
Yulius menambahkan, usia jabatan Pj kades selama enam bulan. Setelah itu, kecamatan bisa mengevaluasi sampai jabatan resmi kades berakhir dan dilaksanakan pemilihan kades (Pilkades). Sedangkan 11 kades yang nyaleg itu masa jabatannya berakhir pada 2025 mendatang. (rgl/ren)
Editor : Damianus Bram