RADARSOLO.COM-Menyusutnya kuota pembelian susu sapi oleh industri pengolahan susu (IPS) memicu terjadinya aksi pembuangan susu oleh peloper dan pengepul di Boyolali.
Susu yang tak dibeli IPS tak mampu lagi ditampung mesin pendingin susu milik pengepul di Boyolali.
Namun, ada pengepul di Boyolali yang masih bertahan. Di antaranya UD Pramono dan KUD Musuk.
Diketahui, UD Pramono menghadapi permasalahan pajak sehingga rekeningnya diblokir.
Kondisi tersebut memengaruhi operasional UD Pramono yang membeli susu dari 1.300 peternak sapi perah di Boyolali dan Klaten.
Beruntungnya, susu yang ditampung UD Pramono dan KUD Musuk masuk terserap IPS.
Perbedaan kondisi ini terjadi karena tujuan pengiriman susu yang berbeda.
UD Pramono mengirimkan susu ke Indolakto dan Cimory.
Sedangkan KUD Musuk menyuplai ke Soo Good, Garuda, dan Diamond.
Sementara itu, pengepul susu yang mengalami penurunan kuota memasok ke NSP Pasuruan.
Pengurangan kuota ini menyebabkan gejolak di kalangan pengepul.
Bahkan, sejumlah peternak terpaksa membuang susu sapi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mereka.
"Kami membuang sekitar 50 ton susu dalam sehari, senilai Rp 400 juta. Ini kerugian besar bagi kami," ujar Sriyono, pengurus KUD Mojosongo.
Dia menduga tingginya impor susu sebagai penyebab utama.
Menurutnya, meski produksi susu lokal hanya mencakup 20 persen dari kebutuhan nasional, seharusnya tetap menjadi prioritas.
Jika kondisi ini berlanjut, pengepul dan koperasi terancam tidak dapat bertahan.
"Setiap hari susu harus diperah. Jika tidak, sapi bisa sakit. Biaya pakan dan kebutuhan harian terus berjalan, sementara susu tidak terserap," ungkap Sriyono.
Namun, tidak semua pengepul mengalami hal serupa.
Penjualan susu dari UD Pramono dan KUD Musuk masih berjalan lancar tanpa masalah kuota.
"Kami tetap mengirimkan 20 ton susu per hari ke IPS tujuan," ungkap Tawar, karyawan UD Pramono.
Kuncoro, ketua KUD Musuk menjelaskan, 4.000 ekor sapi perah produktif yang dikelola petani di bawah KUD.
"Permintaan dari pabrik masih ada meski tidak sebanyak sebelumnya," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali Lusia Diah Suciati menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi.
"Kami sudah menyampaikan aspirasi pengepul ke pemerintah pusat. Namun, penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu," jelasnya.
Plt. Kepala Disnakeswan Jawa Tengah, Ignasius Hariyanta Nugraha menyebutkan, akan ada rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Dirjen PKH, Senin (11/11/2024).
Rapat ini juga akan melibatkan pihak IPS untuk membahas pengaturan impor.
"Kami akan mengecek kembali data impor dari perusahaan-perusahaan untuk memastikan apakah kuota impor sesuai rekomendasi atau ada peningkatan yang tidak sesuai," tandas Ignasius. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono